Tanah Datar, Rakyatterkini.com – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk terus memperkuat inovasi, membangun komunikasi, serta meningkatkan kerja sama antarinstansi. Langkah tersebut dinilai penting guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Inovasi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja Inovasi di lingkungan Pemkab Tanah Datar. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Rabu (15/7/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan OPD, kepala bagian, camat, wali nagari, serta kepala UPT SD dan SMP se-Kabupaten Tanah Datar.
Dalam arahannya, Ahmad Fadly menegaskan bahwa inovasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai dasar dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan berbasis kreativitas dan pembaruan.
Ia berharap setiap perangkat daerah memiliki komitmen kuat untuk menghasilkan berbagai gagasan baru yang tidak hanya sebatas program, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Keberhasilan inovasi bukan hanya dilihat dari banyaknya program yang dibuat, melainkan sejauh mana inovasi tersebut memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Ahmad Fadly.
Wabup menjelaskan, sejak 2023 kewajiban menghadirkan inovasi telah menjadi bagian dari perjanjian kinerja antara pimpinan perangkat daerah dengan Bupati Tanah Datar.
Menurutnya, Tanah Datar sebelumnya pernah masuk dalam kategori daerah sangat inovatif dan berhasil meraih penghargaan Inagara Award pada 2019. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, capaian tersebut mengalami penurunan hingga berada pada kategori daerah inovatif.
Ahmad Fadly meminta seluruh OPD segera memperbaiki kondisi tersebut dengan menyampaikan inovasi yang dilengkapi dokumen pendukung secara tepat waktu. Ia mengingatkan agar perangkat daerah tidak menunda penginputan data hingga mendekati batas akhir.
"Kita harus menjalankan komitmen yang sudah disepakati bersama dan memastikan setiap inovasi memiliki administrasi yang lengkap," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Baperlitbang Tanah Datar Adriyanti Rustam yang juga menjadi ketua pelaksana kegiatan menyampaikan bahwa rakor tersebut bertujuan menyatukan kembali semangat seluruh perangkat daerah dalam menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menyebutkan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya penurunan indeks inovasi perangkat daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, indeks inovasi tercatat 46,44, kemudian turun menjadi 45,95 pada 2024, dan kembali menurun menjadi 43,17 pada 2025.
Menurut Adriyanti, salah satu faktor penyebab penurunan tersebut adalah masih terdapat delapan perangkat daerah yang belum menyerahkan laporan inovasi.
Ia berharap melalui kegiatan rakor ini seluruh OPD dapat meningkatkan komitmen dalam menghadirkan inovasi yang mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga memperoleh materi dari Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat Febrina Tri Susila Putri mengenai penguatan budaya inovasi dan upaya meningkatkan indeks inovasi daerah.(Farid)(da*)


