 |
| Puluhan wartawan melakukan aksi demo dengan berjalan mundur |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam 14 organisasi pers menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Sampang, Jumat (31/7/2026). Mereka menyuarakan penolakan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut wartawan sebagai "Londo Ireng" atau kaki tangan asing.
Dalam aksi tersebut, para peserta memilih cara yang tidak biasa sebagai simbol kemunduran demokrasi. Mereka berjalan mundur dan mengenakan pakaian secara terbalik saat melakukan long march dari GOR Indoor Wijaya Kusuma, melewati kawasan Alun-Alun Trunojoyo, hingga tiba di Gedung DPRD Kabupaten Sampang.
Selama aksi berlangsung, massa membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap istilah "Londo Ireng". Mereka juga membawa poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Mayor Teddy. Para jurnalis menegaskan bahwa profesi pers bekerja untuk kepentingan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan untuk kepentingan pihak asing.
Situasi di depan Gedung DPRD sempat memanas ketika para demonstran berusaha menyampaikan aspirasi, sementara anggota dewan belum menemui mereka. Kondisi tersebut memicu aksi saling dorong antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Koordinator aksi, Hendriyanto, menilai pernyataan Presiden berpotensi mencederai kebebasan pers dan iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, jurnalis menjalankan tugas berdasarkan kode etik dan aturan perundang-undangan, sehingga tidak pantas diberi label yang merendahkan. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan tersebut.
Ketegangan akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Rudi Kurniawan, menemui peserta aksi. Ia menyampaikan bahwa DPRD menerima aspirasi para insan pers dan menegaskan jurnalis di Sampang bekerja untuk mendukung pembangunan daerah, bukan sebagai pihak yang melayani kepentingan asing.
Rudi juga menyatakan seluruh tuntutan yang disampaikan para jurnalis akan diteruskan secara resmi kepada DPR. Aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara perwakilan DPRD Kabupaten Sampang dan organisasi pers. Setelah seluruh aspirasi disampaikan, massa membubarkan diri dengan tertib.(da*)
