 |
| Peluncuran program Blended Finance Model (BFM) di Kabupaten Limapuluh Kota. |
Limapuluh Kota, Rakyatterkini.com - Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor perhutanan sosial yang selama ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya kelembagaan kelompok, keterbatasan kapasitas usaha, hingga sulitnya memperoleh akses pembiayaan dan pasar.
Kondisi tersebut membuat banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) belum mampu berkembang secara optimal maupun menarik investasi.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Pemerintah Inggris melalui program Kemitraan untuk Investasi dalam Bentang Alam Berkelanjutan di Indonesia (KIBAR) meluncurkan implementasi Blended Finance Model (BFM) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026).
Program yang dijalankan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut diterapkan di tujuh provinsi prioritas nasional. Sumatera Barat menjadi salah satu daerah utama yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program.
Dalam pelaksanaannya, BFM mengandalkan peran Lembaga Perantara (LEMTARA) sebagai pendamping bagi KUPS. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pendampingan dilakukan oleh tiga lembaga, yakni KKI WARSI, WRI Indonesia, dan Qbar.
Ketiga lembaga tersebut akan mendukung penguatan 43 KUPS yang mengembangkan berbagai komoditas unggulan daerah, mulai dari kopi, aren, madu galo-galo, serai wangi, agroforestri, ekowisata, hingga produksi kompos.
Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, mengatakan pihaknya siap mendampingi kelompok usaha agar memiliki kelembagaan yang lebih kuat, menghasilkan produk bernilai tambah, memperluas akses pasar, serta memperoleh peluang pembiayaan dan investasi berkelanjutan. Menurutnya, program ini juga akan mendukung pelaksanaan Integrated Area Development (IAD) Hatta.
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Ia menilai perhutanan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan.
Menurut Safni, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan hutan.
Karena itu, pemerintah daerah siap mendukung penguatan sektor kehutanan dan pertanian agar kelompok usaha masyarakat mampu berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, yang mewakili Gubernur Sumatera Barat, menyebut BFM menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat program perhutanan sosial di daerah.
Ia menjelaskan bahwa luas kawasan perhutanan sosial di Sumatera Barat kini telah mencapai sekitar 349 ribu hektare dan diharapkan model pembiayaan ini dapat diterapkan di daerah lain.
Direktur Penyaluran Dana BPDLH, Damayanti Ratunanda, menegaskan pentingnya tata kelola organisasi yang baik, terutama dalam pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan. Menurutnya, hal tersebut menjadi syarat utama agar KUPS mampu berkembang secara mandiri tanpa terus bergantung pada bantuan hibah.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Catur Endah Prasetiani, mengatakan BFM merupakan inovasi pembiayaan yang dirancang untuk memperluas akses modal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Selain menyediakan dukungan pendanaan, program ini juga bertujuan meningkatkan kesiapan usaha agar memiliki produk yang layak dipasarkan, menarik minat investor, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Peluncuran program BFM juga dirangkai dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Dalam Mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap hilirisasi produk masyarakat.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial tanpa mengabaikan upaya pelestarian hutan.(da*)
