 |
| Warga Katapiang Desak Normalisasi Sungai Talao Bungo |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com– Ratusan warga Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tengah diliputi kekhawatiran akibat kondisi Sungai Talao Bungo yang semakin memprihatinkan. Mereka meminta pemerintah daerah segera melakukan normalisasi atau revitalisasi sungai yang kini mengalami pendangkalan berat.
Menurut warga, penyumbatan di bagian hilir sungai sepanjang kurang lebih 11 kilometer itu sudah terjadi sejak lama, bahkan diperkirakan berlangsung puluhan tahun. Terakhir kali proses normalisasi dilakukan sekitar 22 tahun yang lalu.
Salah seorang warga sekaligus pemerhati lingkungan Korong Simpang, Nagari Katapiang, Sabri Alfindo, menyampaikan bahwa masyarakat saat ini sangat waspada terhadap potensi banjir bandang, terutama ketika musim hujan mulai meningkat.
“Kami khawatir ketika hujan deras turun akan terjadi banjir besar. Setelah musim kemarau, pasti akan datang musim hujan,” ujar Sabri kepada infosumbar, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, apabila aliran sungai tidak segera diperbaiki, dampak kerugian yang ditimbulkan bisa sangat besar. Sungai Talao Bungo sendiri melintasi lima korong, yakni Korong Tabek, Simpang, Pauh, Olo Bangau, dan Talao Bundam.
Tersumbatnya aliran di muara sungai tidak hanya mengancam rumah-rumah warga yang berpotensi terendam banjir, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat, khususnya pertanian dan perikanan.
“Banjir bisa merugikan petani di sekitar aliran sungai. Sawah dan usaha budidaya ikan warga yang luasnya belasan hektare juga akan terdampak cukup parah,” tambahnya.
Warga mengaku sudah berupaya menyampaikan persoalan ini melalui jalur resmi, termasuk mengajukan proposal dan menemui langsung pemerintah daerah. Namun hingga kini, mereka belum mendapatkan kepastian maupun tindakan nyata di lapangan.
Sabri juga menyoroti lambannya respons pemerintah yang dinilai masih saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
“Sudah kami sampaikan ke Bupati Padang Pariaman, dan katanya akan diteruskan ke Dinas PU. Tapi saat ditanyakan ke Dinas PU, malah diarahkan lagi ke BWS V Sumbar,” ungkapnya.
Menurut warga, kondisi tersebut membuat penanganan masalah terasa berlarut-larut, padahal menyangkut keselamatan dan kehidupan banyak orang.
“Tidak ada jawaban pasti, hanya saling lempar tanggung jawab. Lalu kami harus mengadu ke mana lagi?” tutupnya.(da*)
