 |
| Sejumlah orang tua siswa di Kota Cirebon memprotes sistem SPMB |
Jakarta, Rakyatterkini.com - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA di Jawa Barat, khususnya wilayah Cirebon, kembali menuai polemik. Sistem pendaftaran tahun ini dinilai tidak berjalan lancar dan menimbulkan kekacauan yang cukup serius, hingga memunculkan istilah “Tsunami Pendidikan” dari sejumlah pengamat kebijakan publik.
Kritik tersebut salah satunya ditujukan kepada kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program “Sekolah Maung” yang ia dorong disebut-sebut dijalankan tanpa persiapan yang matang, sehingga diduga menjadi salah satu pemicu berantakannya sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini.
Dampaknya langsung dirasakan oleh para orang tua siswa. Banyak wali murid mengaku kebingungan karena data anak mereka tiba-tiba tidak muncul atau tergeser dalam sistem pendaftaran. Kondisi ini membuat mereka kesulitan melanjutkan proses ke sekolah lain.
Masalah semakin rumit karena proses administrasi yang serba digital tidak berjalan mulus. Sistem online dinilai berbelit, terutama saat pengajuan pencabutan berkas, sehingga orang tua tidak bisa segera memindahkan pendaftaran ke sekolah alternatif.
Seorang pemerhati pendidikan di Cirebon, Hera Damayanti, mengatakan banyak orang tua yang merasa tertekan dengan situasi tersebut. Selain kebingungan soal nasib pendaftaran anak, proses yang sulit juga berdampak pada kondisi psikologis calon peserta didik.
Sebelum polemik ini mencuat, pendaftaran daring SPMB Jawa Barat juga sudah sering dikeluhkan. Server sistem dilaporkan kerap mengalami gangguan dan tidak dapat diakses pada jam-jam sibuk, sehingga menghambat proses pendaftaran.
Akumulasi masalah tersebut membuat sebagian orang tua mulai mempertanyakan efektivitas sistem digital yang digunakan. Bahkan, ada yang berharap agar sistem penerimaan siswa baru kembali ke metode manual karena dianggap lebih sederhana dan minim kendala teknis.
Menanggapi kondisi tersebut, Dedi Mulyadi mengaku kecewa terhadap kinerja panitia serta Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ia menilai ada kelemahan dalam penguasaan teknologi yang menyebabkan pelaksanaan seleksi menjadi kacau dan meresahkan masyarakat.
Menurutnya, permasalahan utama berasal dari kurangnya kesiapan internal dalam mengoperasikan sistem aplikasi pendaftaran tersebut, sehingga proses di lapangan tidak berjalan optimal.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini proses seleksi masih berlangsung secara objektif dan belum ditemukan indikasi kecurangan seperti praktik titip-menirip siswa.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan besar pada sistem dan infrastruktur digital agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.(da*)
