 |
| BNPB Pantau Pemulihan Dampak Banjir Bandang Padang Pariaman |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com— Hampir dua tahun setelah banjir bandang melanda Padang Pariaman, bekas kerusakan masih terlihat jelas di sejumlah wilayah. Infrastruktur seperti jembatan yang terputus, ruas jalan yang rusak parah, lahan pertanian yang tidak lagi bisa dimanfaatkan secara optimal, hingga fasilitas pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, menjadi gambaran beratnya proses pemulihan pascabencana.
Kondisi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Sumatera turun langsung ke Padang Pariaman untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pemulihan daerah terdampak.
Kunjungan yang dilaksanakan pada Kamis (11/6) itu dipimpin oleh Wakil II Pos Komando Satgas PRR, Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma, bersama tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta unsur terkait lainnya. Rombongan disambut oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, di Pendopo Bupati sebelum melanjutkan rapat koordinasi dan peninjauan langsung ke lapangan.
Dalam pemaparannya, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa dampak banjir bandang yang terjadi pada akhir 2024 masih dirasakan hingga sekarang. Sejumlah infrastruktur penting yang menjadi penunjang utama aktivitas masyarakat belum sepenuhnya berfungsi, sehingga turut menghambat mobilitas warga serta pemulihan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi cukup luas, mulai dari putusnya jembatan, rusaknya akses jalan, lahan pertanian yang berubah akibat aliran sungai, hingga fasilitas pendidikan yang terdampak cukup signifikan.
“Banyak infrastruktur vital yang rusak berat. Kondisi ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan warga serta keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Ia juga menyoroti adanya kejadian yang menggambarkan kondisi darurat di lapangan, di mana seorang warga pernah nekat menyeberangi sungai menggunakan tali akibat jembatan yang putus. Peristiwa tersebut berujung pada insiden terjatuh dan terseret arus, sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar.
Peristiwa itu, kata dia, menjadi peringatan bahwa keterlambatan perbaikan infrastruktur dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi soal keselamatan manusia. Ketika warga harus mempertaruhkan nyawa untuk beraktivitas, maka percepatan pembangunan menjadi sangat mendesak,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun berharap agar usulan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan dapat masuk dalam prioritas nasional, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
Usai rapat koordinasi yang turut dihadiri OPD, TNI-Polri, Kejaksaan, BPBD, dan berbagai pihak terkait, rombongan Satgas PRR bersama pemerintah daerah kemudian melakukan peninjauan ke sejumlah titik terdampak untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung.
Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pascabencana di Padang Pariaman. Di tengah upaya masyarakat bangkit kembali, pembangunan infrastruktur dasar menjadi kunci untuk menggerakkan ekonomi, memulihkan layanan publik, dan mengembalikan kehidupan warga ke kondisi yang lebih aman dan layak.
Bagi masyarakat setempat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan harapan untuk kembali menjalani kehidupan normal setelah terdampak bencana besar yang pernah melanda wilayah tersebut.(suger)
