 |
| WTP ke-13, Bukti Tata Kelola Keuangan Padang Pariaman. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mencatatkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Pencapaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi daerah tersebut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta opini WTP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di kantor BPK setempat di Padang pada akhir Mei 2026.
Bupati John Kenedy Azis menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia menambahkan, keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan ke depan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat mengingatkan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki batas waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan tindak lanjut, termasuk pemenuhan rekomendasi, penyampaian laporan, hingga pengembalian potensi kerugian daerah jika ditemukan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan capaian ini di masa mendatang melalui penguatan sistem pengawasan serta pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Dengan raihan WTP ke-13 secara beruntun, Padang Pariaman semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang konsisten menjaga kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.(da*)
