 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meinjau lokasi tambang |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan di daerah tidak dapat diselesaikan hanya dengan langkah instan atau sekadar penertiban di lapangan.
Pria yang akrab disapa Buya itu menyampaikan bahwa setiap permasalahan harus ditangani hingga ke akar penyebabnya melalui pendekatan yang menyeluruh serta melibatkan berbagai pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia berdialog dengan para aktivis di Sreca Coffee Eatery, Kota Padang, Jumat (12/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan para aktivis berdiskusi terbuka mengenai sejumlah isu penting yang tengah berkembang di masyarakat.
Beberapa topik yang dibahas meliputi distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan pertambangan emas tanpa izin (PETI), sektor pendidikan, hingga upaya memperkuat ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Terkait persoalan PETI, Mahyeldi menekankan perlunya melihat masalah secara menyeluruh. Ia menilai bahwa aktivitas tambang ilegal tidak cukup ditangani melalui penertiban di lokasi saja, tetapi juga harus menyasar faktor pendukung yang membuat kegiatan tersebut terus berlangsung.
“Jika ingin menyelesaikan masalah, jangan hanya fokus pada dampaknya. Kita harus menyentuh sumber persoalannya. Dalam kasus tambang ilegal, salah satu titik penting adalah distribusi BBM serta pengawasan di SPBU,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas penambangan tradisional perlu dibedakan dengan pertambangan yang menggunakan alat berat karena keduanya memiliki dampak lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.
Selain itu, pengawasan distribusi BBM dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang memanfaatkan alat berat. Pemerintah daerah pun terus mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.
“Jika suplai dapat dikendalikan, maka aktivitas di hilir juga akan berkurang. Jadi yang kita benahi bukan hanya gejala, tetapi juga akar masalahnya,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Mahyeldi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa tantangan pendidikan saat ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan. Kebutuhan pendidikan terus berkembang dan memerlukan dukungan bersama,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah agar partisipasi masyarakat dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama serta pembelajaran jarak jauh, terutama bagi daerah yang sulit dijangkau.
“Jangan sampai ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan hanya karena kendala lokasi atau fasilitas,” tegas Mahyeldi.
Selain itu, dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai tantangan sosial harus dihadapi dengan memperkuat peran keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta institusi nagari dengan tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku.
“Kita ingin memperkuat peran nagari dan membuka ruang dialog di tengah masyarakat agar persoalan sosial dapat diselesaikan lebih cepat dan dekat dengan komunitas,” ujarnya.
Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan di Sumatera Barat harus berjalan seiring dengan upaya menjaga keharmonisan sosial, mempererat persatuan, serta memperluas kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Tujuan kita adalah membangun Sumatera Barat yang maju, namun tetap menjaga persatuan, saling menghargai, dan membuka ruang kerja sama bagi semua,” tutupnya.(da*)
