Notification

×

Iklan

Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU 2027 Rp98,47 Triliun

Sabtu, 20 Juni 2026 | 00:47 WIB Last Updated 2026-06-20T14:26:17Z

Ilustrasi

Jakarta, Rakyatterkini.com – Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun. Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR, Lasarus, dalam Rapat Kerja bersama kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V di Jakarta, Kamis (17/6/2026).

Persetujuan ini mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait pagu indikatif belanja kementerian/lembaga tahun 2027. Dalam dokumen perencanaan tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum mencapai sekitar Rp291 triliun, namun yang baru disetujui dalam pagu indikatif adalah Rp98,47 triliun.

Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran agar program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat dapat terakomodasi sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu mencakup pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, penyediaan air minum yang layak, pengelolaan sanitasi, hingga penanganan infrastruktur pascabencana.

Ia menjelaskan bahwa dari total pagu indikatif Rp98,47 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk bidang Prasarana Strategis sebesar Rp31,53 triliun. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta perbaikan fasilitas umum di wilayah terdampak bencana, termasuk di Sumatera.

Selanjutnya, bidang Bina Marga memperoleh alokasi Rp29,24 triliun yang digunakan untuk pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan serta penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, hingga preservasi infrastruktur jalan dan jembatan.

Untuk bidang Sumber Daya Air, anggaran sebesar Rp25,44 triliun difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), serta penanganan infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

Adapun bidang Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp11,07 triliun untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan limbah dan sampah, pengembangan kawasan strategis nasional, serta peningkatan layanan dasar di daerah pascabencana.

Selain itu, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) menjadi salah satu fokus utama dengan total anggaran Rp1,65 triliun yang tersebar di 4.127 lokasi di berbagai daerah. Program ini dinilai memiliki dampak langsung karena menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata, baik dari sisi fisik maupun ekonomi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 lokasi dialokasikan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di sektor sumber daya air dengan nilai Rp450 miliar. Sementara 2.127 lokasi lainnya berada di bawah kegiatan Cipta Karya dengan nilai sekitar Rp1,2 triliun.

Kementerian PU menilai berbagai program berbasis masyarakat tersebut sebagai investasi strategis. Program seperti P3-TGAI berperan meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan irigasi, sementara PAMSIMAS membantu akses air minum di pedesaan. Di sisi lain, SANIMAS dan TPS3R mendukung pengelolaan sanitasi serta sampah demi kesehatan lingkungan yang lebih baik.

Program lain seperti PISEW dan Pengembangan Kawasan Ekonomi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan jembatan gantung turut menjadi prioritas untuk membuka akses daerah terpencil, termasuk bagi pelajar dan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan konektivitas.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan APBN dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan dukungan Komisi V DPR RI, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada proyek berskala besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga ke pelosok desa dan wilayah terpencil.(da*)


IKLAN



×
Berita Terbaru Update