Jakarta, Rakyatterkini.com — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis menyusul turunnya harga minyak dunia setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Ia menilai momentum tersebut penting untuk memperkuat kondisi fiskal serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Sarmuji menyampaikan harga minyak mentah Brent tercatat mengalami penurunan sekitar 4 persen, menjadi di kisaran 83,92 dolar AS per barel pada perdagangan Senin (15/6/2026) pagi. Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Jumat (12/6/2026), harga masih berada di level 87,33 dolar AS per barel.
Menurutnya, situasi ini tidak boleh dilewatkan begitu saja oleh pemerintah. Ia menekankan perlunya langkah cepat dan terukur agar dampak positif dari meredanya ketegangan geopolitik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai salah satu kebijakan yang bisa segera ditempuh adalah melakukan penataan fiskal, termasuk mengevaluasi skema subsidi energi secara bertahap seiring stabilnya harga minyak dunia.
Dengan kondisi tersebut, ia menyebut ruang fiskal negara berpotensi kembali lebih longgar setelah sebelumnya terbebani subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dana yang sebelumnya terserap untuk subsidi, lanjutnya, dapat dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan program perlindungan sosial yang dampaknya lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti meredanya ketegangan geopolitik dapat menurunkan biaya impor minyak dan gas, sehingga membantu menekan biaya produksi dalam negeri serta mengurangi tekanan inflasi.
Ia turut menekankan pentingnya memanfaatkan kembali jalur perdagangan internasional yang sempat terganggu, termasuk di kawasan Selat Hormuz, untuk memperlancar arus logistik global dan menurunkan biaya distribusi.
Dalam pandangannya, kondisi yang lebih stabil juga harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigas, khususnya ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang terdampak konflik.
Ia bahkan menyebut perlunya menghidupkan kembali sejumlah kerja sama dagang yang sempat tertunda, termasuk di sektor pertanian dan manufaktur dengan Iran.
Lebih jauh, Sarmuji mengingatkan gangguan di Selat Hormuz selama masa konflik menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok energi perlu dikurangi. Pemerintah, kata dia, harus mulai memperluas sumber pasokan energi dari berbagai negara untuk mengurangi risiko jika terjadi gejolak geopolitik di masa mendatang.
Ia juga mendorong penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah sebagai bagian dari strategi jangka panjang di bidang energi dan perdagangan.
Di akhir pernyataannya, Sarmuji menegaskan harapan agar kesepakatan damai tersebut tidak hanya berhenti pada gencatan senjata, tetapi menjadi awal terciptanya stabilitas kawasan yang lebih adil dan berkelanjutan.(da*)


