 |
| Anggaran untuk fasilitas rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar menuai kritik. |
Padang, Rakyatterkini.com — Di tengah kondisi masyarakat terdampak banjir bandang (galodo) yang masih menunggu hunian baru dan sebagian warga masih harus menggunakan rakit akibat jembatan yang terputus, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat justru menyiapkan anggaran besar untuk perbaikan dan renovasi fasilitas pemerintahan, termasuk ruang kerja hingga rumah dinas kepala daerah.
Dalam APBD 2026, Pemprov Sumbar mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk berbagai kegiatan pemeliharaan dan renovasi bangunan di lingkungan pemerintahan. Di antaranya, pengecatan rumah dinas gubernur sebesar Rp200 juta, pemasangan lantai granit di lobi utama Kantor Gubernur senilai Rp400 juta, serta renovasi atap auditorium gubernur dengan anggaran Rp370 juta.
Selain itu, terdapat pula anggaran Rp170 juta untuk perbaikan drainase di area belakang rumah dinas gubernur, serta pembangunan pos keamanan (satpam) di kawasan belakang kompleks rumah dinas senilai Rp160 juta. Tidak hanya renovasi, Pemprov juga mengalokasikan dana pemeliharaan, seperti untuk istana gubernur sebesar Rp200 juta dan taman gubernur Rp150 juta.
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Setdaprov Sumbar, Festika Andayani, menyampaikan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang menjadi tanggung jawab Biro Umum.
“Ini adalah kebutuhan pemeliharaan berkala untuk mendukung pelayanan dan operasional pemerintahan di lingkungan Pemprov Sumbar,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, salah satu anggaran yang menjadi perhatian adalah pemasangan lantai granit di lobi utama Kantor Gubernur senilai Rp400 juta. Menurutnya, area tersebut sebelumnya menggunakan karpet yang biaya perawatannya cukup tinggi.
Selama ini, biaya pencucian karpet seluas 355 meter persegi mencapai sekitar Rp19 juta setiap tiga bulan. Karena itu, penggunaan granit dinilai lebih efisien untuk jangka panjang.
Terkait renovasi auditorium gubernur senilai Rp370 juta, Festika menjelaskan bahwa kondisi bangunan tersebut sudah mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan belum pernah diganti.
Ia menambahkan, cuaca ekstrem pada akhir 2025 turut memperparah kondisi bangunan hingga menyebabkan kerusakan plafon di beberapa titik yang berpotensi membahayakan pengguna gedung.
Auditorium tersebut diketahui sering digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah dengan kapasitas 100 hingga 200 orang, termasuk acara organisasi dan kegiatan pendidikan, sehingga perbaikan dinilai mendesak demi keselamatan.
Sementara itu, anggaran pemeliharaan yang mencapai ratusan juta rupiah juga bersifat rutin dan hanya digunakan jika terjadi kerusakan selama tahun berjalan. Beberapa di antaranya yaitu pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp100 juta, istana gubernur Rp200 juta, taman gubernur Rp150 juta, serta taman kantor gubernur Rp100 juta.
“Gedung istana gubernur merupakan wajah utama Pemprov Sumbar yang sering menerima tamu dari pemerintah pusat, sehingga perlu dijaga kondisinya tetap baik,” kata Festika.
Sorotan Rumah Dinas Wakil Gubernur
Di sisi lain, alokasi anggaran juga menjadi sorotan pada rumah dinas Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Salah satunya adalah rencana pembuatan gazebo dan kolam ikan sebagai elemen dekoratif di area rumah temu dengan total anggaran Rp100 juta.
Anggaran tersebut terbagi menjadi Rp50 juta untuk gazebo dan Rp50 juta untuk kolam ikan, yang seluruhnya berada di bawah pengelolaan Biro Umum Pemprov Sumbar.(da*)
