 |
| Kondisi jembatan kereta api Lembah Anai pascabanjir akhir November lalu. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com— Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yang menilai dukungan dana tersebut sangat penting untuk mempercepat pemulihan daerah yang terdampak bencana.
Komitmen pendanaan itu disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra bersama sejumlah kementerian di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Mahyeldi menyebutkan bahwa perhatian pemerintah pusat ini menjadi sinyal kuat keseriusan dalam membantu daerah-daerah di Sumatra untuk bangkit kembali pascabencana. Menurutnya, hal tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat terdampak.
“Pemerintah pusat menunjukkan komitmen besar dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra. Ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat dan daerah yang terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan utama saat ini bukan hanya pemulihan infrastruktur, tetapi juga percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hunian yang layak dan layanan publik.
“Yang paling penting adalah bagaimana warga terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik terkait tempat tinggal, infrastruktur, maupun layanan dasar lainnya,” tambahnya.
Pemprov Sumbar, lanjut Mahyeldi, siap berkolaborasi untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif serta tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, yang dinilai mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami siap bersinergi agar pelaksanaan program bisa lebih cepat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas menjelaskan bahwa total anggaran yang telah disetujui pemerintah mencapai Rp100,166 triliun untuk periode 2026–2028.
Rinciannya, anggaran sebesar Rp38,9 triliun dialokasikan pada 2026, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Sebagian besar dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum, sementara pembangunan rumah bagi warga terdampak akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy serta sejumlah pejabat Pemprov Sumbar, termasuk Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, Kepala Pelaksana BPBD Era Sukma Munaf, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, dan Kepala Badan Penghubung Fauzan Zaenon.(da*)
