Padang Panjang, Rakyatterkini.com– Pemerintah Kota Padang Panjang kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini ditandai dengan keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara beruntun.
Tidak hanya itu, Padang Panjang juga berhasil masuk dalam jajaran daerah terbaik di Sumatera Barat dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kota ini mencatat indeks tindak lanjut sebesar 86,02 persen, yang menempatkannya pada posisi kedua terbaik di tingkat provinsi.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Hendri Arnis, didampingi Ketua DPRD Imbral, pada Senin (29/5/2026) di Kantor BPK Sumbar.
Sudarminto memberikan apresiasi atas konsistensi Pemko Padang Panjang dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan selama sepuluh tahun terakhir. Ia menyebut opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga mencerminkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK.
Sementara itu, Wali Kota Hendri Arnis menyampaikan rasa syukur atas capaian WTP ke-10 tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
Ia juga menekankan bahwa raihan tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Hendri menambahkan, seluruh rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara maksimal guna mencegah temuan yang berulang di masa mendatang, termasuk penyelesaian berbagai persoalan terkait aset daerah.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim penyusun laporan keuangan, mulai dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, hingga seluruh OPD yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan sesuai ketentuan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPKD Zia Ul Fikri menyebut capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara profesional dan penuh kehati-hatian.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat daerah, di antaranya Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti, Staf Ahli Dian Eka Purnama, Kepala Inspektorat Ferino Romiko, Kepala Dinas Kominfo Harry Rizka Perdana, serta undangan lainnya.(da*)


