 |
| Mensos RI Syaifullah Yusuf. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan untuk pembangunan Sekolah Rakyat harus berjalan bersih tanpa praktik korupsi maupun manipulasi.
Langkah ini dilakukan agar program pendidikan bagi keluarga kurang mampu dapat terlaksana secara transparan dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sudah mengingatkan kepada semua pihak yang bertanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, atau bentuk penyimpangan apa pun dalam proses pengadaan,” kata Saifullah Yusuf di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa anggaran pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan melalui sistem pengadaan terbuka yang dilakukan dengan mekanisme lelang resmi pemerintah.
Ia menyebutkan, melalui proses tersebut, nilai akhir proyek bisa saja lebih rendah dibandingkan perencanaan awal karena persaingan dalam lelang terbuka.
“Ke depan akan ada proses lelang, meskipun saya tidak terlalu masuk ke detail teknisnya,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa Kementerian Sosial telah memberikan peringatan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak melakukan pelanggaran aturan.
Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial siap mengambil langkah pelaporan apabila ditemukan indikasi kecurangan dalam proyek tersebut.
“Jika ada pelanggaran, manipulasi, atau kerja sama yang tidak sesuai aturan, saya dan Pak Wamen akan menjadi pihak pertama yang melaporkannya,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan ketat sangat diperlukan karena program Sekolah Rakyat merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam upaya mengurangi angka kemiskinan.
Selain menyediakan pendidikan gratis berbasis asrama, pemerintah juga akan memberikan pemberdayaan kepada keluarga siswa melalui bantuan sosial serta pelatihan keterampilan.
“Mereka akan menerima bantuan sosial dan didorong untuk menjadi bagian dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya.
Lebih lanjut, keluarga peserta didik juga akan memperoleh berbagai dukungan lain seperti program perbaikan rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pelatihan ekonomi produktif agar bisa lebih mandiri secara finansial.(da*)
