 |
| Rumah Eva Direhab Lewat Donasi Tanpa APBD di Padang Pariaman |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com – Upaya pengentasan kemiskinan di daerah sering kali menghadapi kendala keterbatasan serta kakunya anggaran pemerintah daerah (APBD).
Namun, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, muncul pola kolaborasi baru yang melibatkan pemerintah daerah dan jejaring individu sebagai alternatif solusi.
Model ini tampak dalam program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Eva, seorang ibu dengan enam anak yang tinggal di Kampung Piliang, Nagari Limau Puruik.
Tanpa menggunakan dana APBD, rumah Eva yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat dan belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai kini mulai diperbaiki melalui dukungan donasi dari berbagai pihak.
Bantuan senilai Rp25 juta yang disalurkan pada Minggu (10/5/2026) tersebut merupakan rumah ketujuh yang berhasil direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Program ini digerakkan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman.
Ketua TP PKK Padang Pariaman, Hj. Nita John Azis, menjelaskan bahwa skema ini bertumpu pada kepedulian para donatur, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, peran PKK adalah menjadi penghubung antara pihak yang ingin membantu dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Seluruh bantuan ini berasal dari para donatur yang memiliki kepedulian sosial. PKK bertugas menjembatani agar bantuan tersebut tepat sasaran dan sampai kepada warga yang membutuhkan,” ungkap Nita saat penyerahan bantuan.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyebut pendekatan ini sebagai bentuk “kolaborasi kemanusiaan”. Ia mengakui bahwa jaringan pertemanan dan kedekatan emosional turut menjadi faktor penting dalam menghimpun bantuan tersebut.
Dengan latar belakang pengalaman panjang di Jakarta, Bupati memanfaatkan relasi yang dimiliki untuk menggerakkan donasi guna membantu pembangunan di daerah asalnya, terutama untuk kebutuhan yang belum terjangkau anggaran resmi pemerintah.
“Kami sudah puluhan tahun berada di Jakarta, sehingga memiliki banyak relasi yang ingin berbagi. Namun, mereka membutuhkan wadah yang tepat agar bantuan bisa tersalurkan dengan baik. Di sinilah PKK berperan memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat, seperti pembangunan rumah Ibu Eva ini,” jelasnya.
Pemanfaatan dana di luar APBD ini dinilai menjadi langkah efektif untuk mempercepat penanganan persoalan sosial, tanpa harus menunggu proses anggaran yang sering memakan waktu lama.
Dalam mekanisme ini, pemerintah daerah berperan sebagai penghubung sekaligus verifikator data, sedangkan sumber pendanaan berasal dari pihak swasta maupun individu.
“PKK menjadi ujung tombak dalam menggerakkan kepedulian sosial. Inilah bentuk gotong royong modern yang perlu terus dikembangkan agar penanganan kemiskinan tidak hanya bergantung pada satu sumber dana,” tambah John.
Bagi Eva dan warga sekitar, bantuan tersebut bukan sekadar angka nominal, melainkan wujud nyata kepedulian yang mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam kehidupan mereka.(da*)
