Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, semakin memperketat pengelolaan aset daerah dengan kembali melakukan pengecekan kendaraan dinas di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjadi objek inspeksi langsung pada Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah kota dalam memastikan seluruh aset daerah dikelola secara tertib, aman, dan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Langkah tersebut juga dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap manajemen aset yang masih dinilai perlu pembenahan di beberapa sektor.
Dalam pengecekan tersebut, Wali Kota meninjau secara langsung berbagai kendaraan operasional DPUPR, mulai dari roda dua, roda empat, hingga alat berat. Pemeriksaan difokuskan pada kondisi fisik, kelayakan penggunaan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan kebutuhan kerja di lapangan.
“Semua aset harus tercatat dengan rapi, digunakan secara maksimal, dan dirawat sesuai ketentuan. Hal ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Riyanda saat kegiatan berlangsung.
Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah kendaraan yang membutuhkan tindak lanjut, baik berupa pembaruan administrasi, perbaikan teknis, maupun penataan ulang penggunaannya. Untuk unit yang sudah tidak layak pakai, Wali Kota mengarahkan agar segera diproses melalui mekanisme pelelangan sesuai aturan yang berlaku.
Selain aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur dalam menggunakan kendaraan dinas. Setiap pengguna diwajibkan memastikan kelengkapan dokumen serta memenuhi standar keselamatan, seperti pemasangan pelat nomor yang sesuai, spion, dan perlengkapan pendukung lainnya.
“Disiplin dalam penggunaan aset mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan. Jangan sampai ada kendaraan dinas yang tidak sesuai aturan atau mengabaikan aspek keselamatan,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, serta mendukung kinerja OPD agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.(benny)


