 |
| DPRD Sumbar Akui Belum Ada Perda Khusus soal LGBT |
Padang, Rakyatterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat memberikan perhatian serius terhadap munculnya isu LGBT di daerah ini, termasuk kabar yang menyebutkan masuknya fenomena tersebut di lingkungan salah satu universitas negeri di Padang.
Anggota DPRD Sumbar, Nanda Satria, menekankan bahwa persoalan ini menjadi perhatian penting, mengingat karakter masyarakat Sumbar yang sangat berlandaskan adat dan nilai agama.
Menurut Nanda, munculnya isu LGBT tidak lepas dari pengaruh globalisasi, namun penanganannya harus tetap berpedoman pada nilai-nilai lokal Minangkabau, yakni Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Mengenai regulasi, Nanda mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur masalah LGBT. Meski begitu, sejumlah aturan yang berlaku dianggap sudah cukup untuk menjaga norma sosial dan ketertiban masyarakat.
“Perda khusus memang belum ada. Saat ini kami sedang mencari dasar yang tepat, karena setiap Perda harus selaras dengan UU dan aturan pemerintah pusat. Kami perlu tim ahli dan masukan dari masyarakat serta berbagai pihak untuk merumuskan Perda yang sesuai dengan isu LGBT ini,” jelas Nanda kepada infosumbar.net, Sabtu (4/4/2026).
Ia menambahkan, DPRD terus berusaha menyeimbangkan antara nilai adat Minangkabau dengan dinamika global. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui regulasi, tetapi juga edukasi serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan.
Ke depannya, DPRD Sumbar membuka kemungkinan merancang langkah kebijakan yang lebih konkret, baik melalui peraturan maupun kerja sama lintas sektor.
“Hal utama adalah memastikan nilai adat dan norma tetap dijaga, sementara penanganannya dilakukan dengan bijak dan terukur,” kata Nanda.
DPRD Sumbar menegaskan akan terus memantau perkembangan isu ini, termasuk di lingkungan kampus, serta mengajak seluruh pihak untuk menjaga nilai sosial dan budaya di Sumatera Barat.(da*)
