 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Situasi demokrasi di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah aksi demonstrasi besar digelar oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kaltim.
Ribuan peserta yang terdiri dari mahasiswa dan warga turun ke jalan dan memusatkan aksi di dua lokasi penting, yakni Gedung DPRD Kaltim serta Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Mereka menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik.
Aksi yang berlangsung hingga Selasa (21/4) sore itu mengangkat tiga isu utama yang dinilai mencerminkan masalah dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Kemarahan massa dipicu oleh rencana penggunaan anggaran untuk sejumlah pos yang dianggap tidak mendesak, sementara kebutuhan dasar masyarakat dinilai masih banyak yang belum terpenuhi.
Tiga tuntutan utama APM Kaltim meliputi audit terhadap rencana pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar. Menurut mereka, pengeluaran tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas bagi masyarakat luas.
Selain itu, aliansi juga mendesak pemerintah daerah agar lebih serius dalam memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tanpa pandang bulu di lingkungan Pemprov Kaltim.
Mereka juga meminta DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menyetujui kebijakan eksekutif.
Aksi yang terpusat di kawasan Jalan Gajah Mada itu berlangsung dengan pengamanan ketat, termasuk pemasangan barikade kawat berduri. Meski bertahan hingga malam, massa akhirnya dibubarkan oleh aparat setelah melewati pukul 18.00 WITA.
Dalam aksi tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tidak menemui langsung para demonstran dengan alasan prosedur keamanan dan protokol. Setelah aksi berakhir, pihak kepolisian juga mengamankan tiga orang peserta unjuk rasa untuk kepentingan pemeriksaan terkait dugaan provokasi.
Menanggapi aksi tersebut, Pemprov Kaltim melalui pernyataan resmi pada Kamis (23/4) menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Gubernur Rudy Mas’ud menyebut kritik tersebut sebagai masukan penting bagi pemerintah.
“Masukan ini sangat berarti dan berkualitas. Kami berharap mahasiswa dan seluruh masyarakat terus menjadi kontrol sosial serta bahan evaluasi bagi kinerja pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut untuk memperbaiki kinerja ke depan.
Namun demikian, publik masih menunggu apakah kritik tersebut akan benar-benar diikuti dengan perubahan kebijakan, khususnya terkait anggaran yang dipersoalkan, atau hanya berhenti sebagai pernyataan politik semata.(da*)
