 |
| Mahyeldi Paparkan Percepatan Perencanaan Pascabencana |
Padang, Rakyatterkini.com – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan langkah cepat Pemprov Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda wilayah.
Paparan itu disampaikan saat Mahyeldi menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam masa reses di Sumbar, Jumat (6/3/2026), di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPR RI untuk saling bertukar informasi mengenai kondisi wilayah serta menyerap aspirasi masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan bahwa sejak awal bencana, Pemprov Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat, termasuk dalam penyusunan dokumen R3P (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana).
“Alhamdulillah, menghadapi bencana pada November 2025, kami dan Forkopimda Sumbar bergerak kompak sehingga penyusunan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” kata Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang intens dan kekompakan antar unsur pemerintahan menjadi kunci percepatan proses perencanaan. Pemprov Sumbar bahkan mengembangkan sistem dashboard berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses perencanaan berjalan terintegrasi.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi kami intensif, bahkan rapat bisa dilakukan dua kali sehari, pagi dan malam, agar perencanaan lebih cepat dan terarah,” ujar Mahyeldi.
Dengan strategi ini, dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat, memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi segera dilakukan. Pemprov Sumbar juga berharap dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pascabencana di wilayah terdampak.
“Kami berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat bisa mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” jelas Mahyeldi.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menyebutkan bahwa dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa TKD yang sebelumnya dirujuk dari pusat secara bertahap akan dikembalikan ke daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menilai paparan pemerintah daerah memberikan gambaran penting bagi DPR RI dalam memahami kondisi di lapangan.
Ia menekankan bahwa kunjungan kerja pada masa reses menjadi peluang bagi anggota DPR mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memahami tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai tonggak penting reformasi pertahanan nasional. Perubahan ini, menurutnya, berdampak strategis pada penataan organisasi, penguatan profesionalisme prajurit, serta peningkatan kemampuan menghadapi berbagai ancaman modern.
Selain ancaman militer, Dave menekankan bahwa tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu diperhatikan serius dalam sistem pertahanan negara. Ia berharap hasil kunjungan kerja ini menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan kebutuhan daerah pada pembahasan kebijakan nasional.(da*)
