 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kota Gunungsitoli mencatat tingkat inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Utara pada Februari 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah setempat untuk memperketat pengendalian harga melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan komoditas secara intensif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, inflasi tahunan (year on year) pada Februari tercatat sebesar 4,71 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 111,66.
Namun, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi tertinggi di provinsi ini, yakni 7,75 persen dengan IHK 115,40. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Karo sebesar 3,67 persen dengan IHK 111,21.
Perbedaan inflasi antarwilayah dipengaruhi oleh fluktuasi harga sejumlah komoditas utama di masing-masing daerah. “Variasi harga komoditas utama menjadi penggerak utama perbedaan inflasi antar daerah,” ujar Asim Saputra dalam wawancara terpisah.
Dinamika inflasi di Gunungsitoli juga terlihat sejak awal tahun 2026. Pada Januari, inflasi tahunan kota ini sempat mencapai 8,68 persen, meski pada periode yang sama terjadi deflasi bulanan (month to month) sebesar 0,75 persen.
Deflasi serupa juga tercatat pada indikator year to date. Menurut Asim, kondisi ini berkaitan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen di awal tahun, di mana Sumatera Utara secara keseluruhan mencatat inflasi tahunan 3,81 persen dengan IHK 111,41.
BPS Sumut menilai perubahan angka inflasi tersebut merupakan fluktuasi harga yang normal setiap bulan, namun tetap menjadi indikator penting kondisi ekonomi lokal. “Memang ada fluktuasi, tapi ini memberikan gambaran pergerakan ekonomi di berbagai kota dan kabupaten,” kata Asim.
Menanggapi situasi ini, Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, menegaskan pemerintah daerah terus menekan inflasi melalui berbagai strategi. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi daring bersama Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (3/3/2026).
“Pengendalian inflasi kami lakukan dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan harga, dan mengidentifikasi kendala distribusi di lapangan,” kata Sowa’a. Ia menambahkan, pemerintah kota juga menyiapkan langkah-langkah lain untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut juga membahas langkah konkret menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2026, mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, serta mensosialisasikan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPP) Gunungsitoli, Darmawan Zagoto, menekankan bahwa perbedaan inflasi antarwilayah wajar, namun tetap perlu diperhatikan. Ia menyoroti kondisi geografis Gunungsitoli sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi barang dari luar daerah.
“Biaya transportasi laut, cuaca, dan ketersediaan pasokan sangat memengaruhi harga. Jika distribusi terganggu, harga akan cepat naik,” ujarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas distribusi logistik menjadi faktor kunci dalam menjaga kestabilan harga di Gunungsitoli.(da*)
