 |
| Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi. |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Tahun 2026 diproyeksikan menjadi musim demokrasi bagi masyarakat nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Pemerintah daerah setempat memastikan pemilihan wali nagari (Pilwana) serentak akan digelar di 74 nagari. Sebuah agenda politik lokal yang tak hanya menentukan pemimpin, tetapi juga menguji daya tahan persaudaraan sosial Minangkabau di tengah perbedaan pilihan.
Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menilai Pilwana serentak merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola nagari yang demokratis, transparan, dan partisipatif.
Ia mengingatkan, selepas seluruh tahapan Pilwana, masyarakat akan berhadapan dengan realitas klasik demokrasi, yakni perbedaan pilihan politik yang tak terhindarkan.
"Pilwana adalah ruang masyarakat menentukan pemimpin sesuai aspirasi. Tapi perbedaan pilihan tidak boleh memecah hubungan badunsanak,” ujar Aprinaldi seusai penutupan Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan V Koto Timur, Kamis (27/2/2026).
Di Padang Pariaman, sebut Aprinaldi, nagari bukan sekadar unit administratif, melainkan ruang sosial yang ditautkan oleh kekerabatan adat dan ikatan suku. Karena itu, Pilwana kerap membawa dinamika emosional lebih dalam dibanding pemilu formal.
Pertarungan kandidat dapat merembes ke relasi keluarga, surau, hingga lapau, ruang-ruang percakapan publik yang menjadi jantung demokrasi lokal.
Aprinaldi menegaskan, pemilihan wali nagari harus dipahami sebagai ajang mencari pemimpin terbaik, bukan arena polarisasi. Ia menyerukan kedewasaan politik, dialog, dan penghormatan terhadap pilihan individu sebagai fondasi menjaga harmoni nagari.
Ia menempatkan tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai sebagai penjaga keseimbangan sosial pasca kontestasi. Mereka diharapkan menjadi teladan yang merangkul seluruh warga tanpa memandang afiliasi politik.
Dengan falsafah Minangkabau duduak samo randah, tagak samo tinggi, semua duduk setara, berdiri sama tinggi yang menempatkan musyawarah dan mufakat di atas konflik terbuka.
Dalam konteks Pilwana, falsafah itu akan diuji, apakah demokrasi elektoral dapat berjalan seiring dengan demokrasi adat yang menjunjung persaudaraan.
Tahapan Pilwana sudah dimulai. Pengumuman pendaftaran bakal calon wali nagari berlangsung 23 Februari–3 Maret 2026, diikuti masa pendaftaran 4–12 Maret 2026. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 27 Juni 2026 di seluruh nagari peserta.
Di tengah hiruk pikuk kontestasi, pesan itu terdengar sederhana, namun justru di situlah masa depan nagari dipertaruhkan, musyawarah dan mufakat tetap di atas konflik terbuka. (suger)
