 |
| Pemprov Kalteng Gelar Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 |
Palangka Raya, Rakyatterkini.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Kota Palangka Raya, Senin (2/2/2026).
Acara dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng. Konsultasi publik ini merupakan tahap awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Dalam sambutannya, Leonard menekankan bahwa penyusunan RKPD merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini harus mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“RKPD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui RKPD, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Leonard.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada tema pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029, yaitu peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan. Leonard menyebut tema ini bersifat dinamis dan masih dapat disempurnakan hingga Musrenbang.
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah provinsi menetapkan delapan prioritas pembangunan, antara lain pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, penguatan keunggulan lokal berbasis kearifan budaya, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jalan, serta pengembangan kawasan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif.
Pemerintah daerah juga menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Di sektor pendidikan, kualitas layanan ditingkatkan melalui program pendidikan gratis dan insentif bagi tenaga pendidik. Sementara itu, sektor kesehatan mendapat perhatian dengan peningkatan mutu layanan agar akses kesehatan merata di seluruh wilayah.
Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan harmoni sosial dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Prioritas terakhir adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, dinamis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Leonard berharap konsultasi publik ini dapat menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan demi penyempurnaan RKPD 2027.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng, Kepala Bappedalitbang kabupaten/kota, tokoh masyarakat, serta perwakilan BUMD. Beberapa peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.(da*)
