 |
| Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani. |
Dharmasraya, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp6,9 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan kabupaten sepanjang tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya, Zakirman, menyampaikan bahwa dana tersebut bersumber dari APBD 2026 dan akan difokuskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat hingga sedang.
“Anggaran Rp6,9 miliar ini kami prioritaskan untuk ruas jalan yang kondisinya rusak agar akses transportasi masyarakat lebih aman dan lancar,” jelas Zakirman di Pulau Punjung, Kamis.
Selain itu, sebagian dana juga dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Batang Mimpi di Nagari Sikabau sebesar Rp500 juta.
Menurut Zakirman, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas sesuai arahan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani.
“Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Ibu Bupati tetap fokus membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat,” ujarnya.
Proyek ini mencakup beberapa titik strategis, antara lain:
Rehabilitasi Jalan Samping RSUD–Ponpes–Jalan Lama senilai Rp2 miliar
Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung–Kampung Surau senilai Rp2,1 miliar
Rehabilitasi Jalan Pulau Punjung–Lubuk Bulang senilai Rp2,4 miliar
Lanjutan pembangunan Jembatan Batang Mimpi Nagari Sikabau Rp500 juta
Dua paket pengerjaan fisik diperkirakan akan dimulai pada awal April 2026 setelah proses lelang selesai, sedangkan dua paket lainnya dijadwalkan pada triwulan kedua 2026.
Pemkab menegaskan, pengerjaan dilakukan berdasarkan skala prioritas agar anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Untuk ruas jalan yang belum tercakup dalam APBD, Pemkab Dharmasraya berencana mengajukan perbaikan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Beberapa ruas yang diusulkan antara lain Pulau Punjung–Sembilan Koto dan Sungai Rumbai–Blok D Sitiung IV–Ampalu.
Zakirman memastikan dokumen teknis untuk pengajuan melalui Inpres telah disiapkan. Sekitar lima ruas jalan akan diajukan, dan pemerintah daerah tinggal menunggu jadwal pembukaan pengajuan dari kementerian terkait.(da*)
