 |
| Akademisi UNAND Nilai Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Perlu Dikaji Kritis |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) menuai beragam tanggapan, khususnya dari kalangan akademisi. Partisipasi dalam organisasi internasional ini dianggap perlu dianalisis secara mendalam agar selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Pendapat ini disampaikan oleh Muhammad Yusra, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (UNAND). Menurut Yusra, keikutsertaan Indonesia di BoP harus dilihat bukan hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari perspektif strategis dan kepentingan nasional.
“Secara konseptual, Board of Peace merupakan organisasi internasional sebagaimana tertulis dalam piagam pendiriannya. Dalam kerangka liberalisme Hubungan Internasional, organisasi semacam ini sering dianggap instrumen penting untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Namun, analisis tidak boleh berhenti hanya pada tataran normatif,” jelas Yusra, Kamis (5/2/2026).
Yusra menekankan pentingnya menilai sejauh mana BoP benar-benar selaras dengan kepentingan nasional Indonesia, termasuk konstitusi yang menentang penjajahan dan mendukung perdamaian global. Ia menilai, manfaat pragmatis Indonesia melalui BoP saat ini relatif terbatas, misalnya terkait isu tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia dan mitra dagang lain.
Di sisi lain, Yusra memperingatkan potensi berkurangnya konsistensi Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, yang berisiko bertentangan dengan amanat konstitusi dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dari perspektif ini, keanggotaan Indonesia di BoP dianggap menantang prinsip bebas dan aktif dalam diplomasi internasional. Meski demikian, Yusra menilai hal ini masih bisa diimbangi dengan keikutsertaan Indonesia di forum alternatif seperti BRICS.
Yusra juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memanggil tokoh-tokoh Islam, mantan menteri, dan mantan wakil menteri luar negeri untuk berdiskusi mengenai keikutsertaan Indonesia di BoP. Presiden disebut siap mundur dari BoP apabila keanggotaan Indonesia bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama terkait isu Palestina.
“Komitmen ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata agar kehadiran Indonesia di BoP tidak menggeser posisi politik luar negeri terhadap Palestina,” tambah Yusra.
Sebagai negara dari Global South, Indonesia memiliki peluang untuk mendorong BoP menjadi organisasi yang benar-benar mendukung perdamaian dunia. Tantangan terbesar, menurut Yusra, berasal dari sosok Donald Trump sebagai Chairman BoP, yang sebelumnya membuat beberapa negara Eropa enggan bergabung.
Secara akademik, Yusra menekankan pentingnya menganalisis kontribusi Indonesia melalui pendekatan Foreign Policy Analysis dan Role Theory, yang lazim dipakai untuk menilai kebijakan luar negeri negara-negara middle power. Dengan pendekatan ini, partisipasi Indonesia di BoP diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam memperjuangkan perdamaian dan nilai kemanusiaan global.(da*)
