 |
| Gubernur Mahyeldi raker dengan Mendagri terkait anggaran. |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memastikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumbar pada tahun anggaran 2026 tetap utuh, tidak mengalami pemotongan, dan besarnya disetarakan dengan tahun sebelumnya.
Keputusan ini diambil oleh Pemerintah Pusat sebagai langkah mendukung percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mahyeldi usai mengikuti rapat koordinasi percepatan pemulihan pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat itu, Mendagri menegaskan bahwa rencana pemotongan TKD 2026 untuk tiga provinsi terdampak bencana — Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh — dibatalkan. Besaran TKD ketiga provinsi ini disamakan dengan alokasi tahun sebelumnya.
“Kebijakan ini diambil untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana, termasuk di Sumbar,” jelas Mahyeldi.
Dari keterangan yang diterima, total TKD yang akan diterima Sumbar pada 2026 mencapai Rp2,63 triliun lebih, yang akan disalurkan ke 19 kabupaten dan kota di provinsi ini.
Gubernur Mahyeldi menekankan agar pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan dana tersebut secara maksimal sesuai kebutuhan daerah masing-masing, terutama untuk mempercepat pemulihan pascabencana, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, serta pembersihan lingkungan terdampak.
“Meski tidak semua wilayah terdampak langsung, dampak sosial dan ekonomi dirasakan luas. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk pemulihan masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan agar pemanfaatan TKD dilakukan dengan akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap penggunaan anggaran akan diawasi ketat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Mendagri menekankan agar TKD ini digunakan optimal untuk percepatan pemulihan. Anggaran ini adalah dana bencana, dan penggunaannya akan diawasi. Setiap penyimpangan akan ditindak tegas,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sumbar, antara lain Kepala BPKAD Sumbar Rosail Akhyari Pardomuan, Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan, Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, serta perwakilan BPBD Sumbar.(da*)
