 |
| Penandatanganan komitmen bersama SUMBAR BANGKIT |
Padang, Rakyatterkini.com– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota terdampak, telah merampungkan pengesahan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk 13 kabupaten/kota di provinsi ini, Kamis (8/1/2026). Dokumen ini menjadi acuan strategis dalam pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025.
Pengesahan R3P sekaligus penandatanganan komitmen bersama bertema “SUMBAR BANGKIT” berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Acara dihadiri Sekretaris Utama BNPB Rustian, Gubernur Mahyeldi, pejabat kementerian/lembaga terkait, Forkopimda, serta seluruh kepala daerah dari wilayah terdampak.
R3P disusun berdasarkan kajian kebutuhan pascabencana dan berfungsi sebagai pedoman terpadu untuk menilai kerusakan pada sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dokumen ini juga menyusun skenario rehabilitasi dan rekonstruksi yang terarah, menetapkan kewenangan pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mempermudah koordinasi lintas sektor dan pengajuan bantuan pemerintah pusat.
Penyusunan R3P melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPBD, OPD teknis, dan BNPB, guna memastikan validitas data kerusakan, kebutuhan pemulihan, dan rencana aksi lintas sektor. Target penetapan dokumen oleh masing-masing kepala daerah ditetapkan paling lambat 9 Januari 2026.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan bahwa R3P menjadi pedoman utama dalam pemulihan pascabencana. Dokumen ini memuat data kerusakan dan kebutuhan rehabilitasi di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dan permukiman hingga sosial-ekonomi.
“BNPB akan terus mendampingi proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumbar, termasuk koordinasi dengan kementerian/lembaga. Tahap pemulihan harus akuntabel, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Rustian.
Penetapan R3P menandai awal fase baru pemulihan di Sumatera Barat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat serta membangun wilayah yang lebih tangguh dan berkelanjutan.(da*)
