 |
| Areal sawit. |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com — Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Perkebunan (DP3) terus memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.
Tahun 2026, langkah strategis itu diwujudkan melalui sosialisasi pendataan perkebunan sawit rakyat sebagai dasar pembangunan database yang valid, terpusat, dan akurat.
Kepala DP3 Kota Sawahlunto, Heni Purwaningsih, menegaskan pendataan ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki arah kebijakan pembangunan sektor perkebunan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Saat ini kami sedang melakukan sosialisasi pendataan perkebunan sawit rakyat. Tujuannya untuk memastikan data lahan, kepemilikan, dan kondisi tanaman benar-benar akurat sebagai dasar penerbitan STDB, penyaluran bantuan, hingga pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit,” ujar Heni Purwaningsih, Rabu (28/1/26)
Pendataan Jadi Kunci Legalitas dan Kesejahteraan Petani. Pendataan perkebunan sawit rakyat difokuskan pada penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) yang menjadi bukti legalitas usaha perkebunan.
STDB juga merupakan prasyarat utama bagi petani untuk mengakses berbagai program strategis, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), hingga bantuan subsidi pupuk dan bibit.
Heni menjelaskan, ketiadaan data yang valid selama ini menyebabkan berbagai program pemerintah tidak optimal, bahkan berpotensi salah sasaran. Karena itu, Pemko Sawahlunto memandang pendataan sebagai kebijakan jangka pendek yang sangat strategis, sekaligus pondasi kebijakan jangka panjang.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, yakni Dwi Purwanto, yang memberikan pemaparan teknis terkait kebijakan nasional dan mekanisme pendataan sawit rakyat.
Dalam paparannya, Dwi Purwanto menekankan bahwa pendataan sawit rakyat merupakan mandat nasional untuk mendukung tata kelola sawit berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aspek legalitas lahan dan perlindungan lingkungan.
Pendataan dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran di tingkat desa dan kecamatan, pemetaan lahan menggunakan teknologi drone, hingga verifikasi dan validasi lapangan oleh tim pendata.
Berdasarkan data awal, perkebunan sawit rakyat di Kota Sawahlunto tersebar di empat kecamatan, yakni Talawi, Barangin, Lembah Segar, dan Silungkang. Tercatat 57 petani dengan luas lahan mencapai 144,90 hektare dan produksi sekitar 827 ton.
Data ini akan terus diperbarui melalui pendataan lanjutan untuk memastikan keakuratan koordinat lahan, status legalitas, serta kondisi tanaman produktif maupun tidak produktif.
Pendataan sawit rakyat juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit. Pada tahun 2026, DBH Sawit Kota Sawahlunto tercatat sebesar Rp1,13 miliar, yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta sektor pendukung lainnya, termasuk pendataan dan perlindungan sosial pekerja perkebunan.
Dari total tersebut, sekitar Rp80 juta dialokasikan khusus untuk kegiatan pendataan perkebunan sawit rakyat, mulai dari pembentukan tim, sosialisasi, pemetaan, hingga verifikasi data.
DP3 Sawahlunto menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah desa dan kelurahan, penyuluh pertanian, hingga masyarakat petani sawit itu sendiri. Pendataan akan dilanjutkan dengan pemetaan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh data terverifikasi secara faktual.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah desa dan kelurahan, karena pendataan ini menyangkut kepentingan jangka panjang petani dan daerah,” tutup Heni.
Dengan pendataan yang terstruktur dan berbasis teknologi, Pemerintah Kota Sawahlunto optimistis tata kelola perkebunan sawit rakyat akan semakin tertib, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara nyata. (Benny)
