 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, pada pertemuan. |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) telah rampung dan resmi diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat bertemu dengan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernuran.
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan dokumen R3P Sumbar telah dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan serta mendapatkan kesepakatan dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota. Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada BNPB sebagai dasar pelaksanaan pemulihan pascabencana.
“Dokumen R3P sudah selesai dan telah kami serahkan kepada BNPB melalui Sekretaris Utama,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan, percepatan tindak lanjut R3P menjadi hal krusial agar proses pemulihan pascabencana dapat segera berjalan. Menurutnya, keterlambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko memperpanjang dampak sosial maupun ekonomi yang dirasakan masyarakat terdampak.
“Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan dukungan serta pengawalan dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Rachmat Kaimuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari secara mendalam dokumen R3P yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui BNPB.
Ia menambahkan, pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan menggunakan skema hibah nasional sesuai dengan ketentuan keuangan terbaru.
Skema tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menjawab keterbatasan fiskal daerah, mengingat kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana mencapai nilai yang sangat besar, bahkan hingga triliunan rupiah.
“Koordinasi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah terdampak menjadi kunci utama, agar proses pemulihan berjalan terpadu, tidak terpecah-pecah, dan dapat berkelanjutan di seluruh sektor,” tutupnya. (da*)
