 |
| Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat berbincang |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan dukungan penuh terhadap program Klinik UMKM Minang Bangkit yang digagas Kementerian UMKM RI.
Program ini bertujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menilai inisiatif tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Sumbar yang tengah bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.
“Kami optimis Klinik UMKM Minang Bangkit akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Insyaallah, program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan ini disampaikan saat Gubernur Mahyeldi mengikuti Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana secara daring bersama Kementerian UMKM dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026).
Ia juga mengimbau para pelaku UMKM yang terdampak bencana untuk segera mendaftar melalui Klinik UMKM sebagai langkah awal pemulihan usaha.
“Mari kita hidupkan kembali usaha kita, bangkitkan ekonomi nagari, dan buktikan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu melewati setiap tantangan,” tambah Mahyeldi.
Gubernur berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya menjadi tempat konsultasi, tetapi juga menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat. “Tempat UMKM bisa bangkit kembali, lebih kuat, lebih siap, dan lebih berdaya saing,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa Klinik UMKM Bangkit menawarkan tiga layanan utama, yakni pembiayaan, belanja produk lokal, dan layanan produksi, yang dijalankan melalui koordinasi dengan seluruh mitra terkait.
“Kehadiran Klinik UMKM Bangkit diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan, sesuai arahan Presiden RI agar pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascabencana,” ujar Siti.
Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM juga terus melakukan pemetaan UMKM terdampak bencana secara bertahap. Data ini akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program pemulihan tepat sasaran.
Selain akses pembiayaan, pelaku UMKM akan mendapatkan pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi melalui Klinik UMKM Minang Bangkit.
Untuk mendukung layanan pembiayaan, Kementerian UMKM bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Program ini juga menjadi bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera. Data yang terkumpul akan menjadi dasar penyusunan program bantuan dan pemulihan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal beserta jajaran, serta Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah dan tim.(da*)
