 |
| Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema bantuan |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Pemerintah menyiapkan skema bantuan untuk rumah warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah. Rumah kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang Rp30 juta per KK, dan rusak berat Rp60 juta per KK.
“Penyaluran bantuan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara pendataan warga terdampak dilakukan oleh bupati dan wali kota dengan koordinasi gubernur,” kata Tito, yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Pernyataan ini disampaikan saat Tito memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat, yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026).
Tito menekankan pentingnya dokumen administrasi yang lengkap untuk penyaluran bantuan. Namun, jika dokumen kependudukan hilang akibat bencana, pemerintah menyiapkan mekanisme khusus agar proses tetap berjalan cepat.
“Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, sehingga bantuan tidak tertunda,” jelasnya.
Untuk mencegah potensi pemalsuan data, Tito meminta bupati dan wali kota bekerja sama dengan Kapolres dan Kajari setempat untuk melakukan verifikasi dan pengecekan langsung di lapangan.
“Langkah ini dilatarbelakangi semangat mempercepat pemulihan masyarakat terdampak tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi telah merusak banyak rumah di wilayahnya. Sebanyak 6.895 unit rumah mengalami rusak ringan, 2.981 unit rusak sedang, 5.077 unit rusak berat, dan 775 unit rumah dilaporkan hanyut.
“Data ini menunjukkan besarnya dampak bencana secara nyata, bukan sekadar angka,” kata Mahyeldi. Ia mengajak seluruh pihak bersinergi untuk mempercepat pemulihan, tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan rasa aman dan ketenangan masyarakat.
Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, seluruh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sumbar, kepala BPBD kabupaten/kota, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.(da*)
