 |
| Mendagri Gelar Rakor Dengan Kepala Daerah se-Sumbar |
Padang, Rakyatterkini.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk menghimpun masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rapat berlangsung di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Padang, Selasa (13/1). Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah mengerahkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah, untuk menangani dampak bencana.
Ia menekankan pentingnya rapat ini sebagai forum untuk memperbarui informasi terkini pascabencana, terutama setelah dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Tito sendiri dipercaya sebagai Ketua Satgas untuk tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Pertemuan ini bertujuan memberikan update situasi pascabencana. Sejak mendapat mandat, saya langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian, lembaga, dan koordinasi dengan daerah terdampak,” ujarnya.
Tito menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk memetakan kondisi nyata di kabupaten dan kota terdampak, dengan melibatkan pemerintah daerah secara langsung. Ia menekankan bahwa penanganan harus dimulai dari permasalahan dasar.
“Permasalahannya harus jelas dulu. Semakin akurat peta masalah, semakin efektif strategi penanganan yang dibuat,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian tim, terdapat 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak. Namun, melalui indikator di dasbor kebencanaan dan koordinasi intensif, sebagian besar pemerintah daerah sudah kembali beroperasi secara normal. Tito mencatat ada beberapa rumah sakit yang masih mengalami kepadatan pasien.
Mendagri mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dan seluruh pihak terkait dalam langkah pemulihan. “Indikator di Sumbar cukup menggembirakan. Dari 16 daerah terdampak, hampir semuanya menunjukkan indikator hijau terkait jalannya pemerintahan kabupaten,” ujarnya.
Meski begitu, Tito menekankan pentingnya tetap memantau berbagai indikator pemulihan, termasuk pelayanan publik, akses jalan, aktivitas ekonomi, serta ketersediaan BBM, listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Ia meminta masukan rinci dari daerah untuk memastikan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bisa diterapkan tepat sasaran.
“Detail titik lokasi perlu disampaikan agar pemerintah pusat, termasuk Kementerian PU, Kesehatan, dan kementerian lainnya, bisa bergerak efektif,” katanya.
Tito juga mengidentifikasi beberapa kabupaten yang membutuhkan perhatian lebih, seperti Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Ia meminta seluruh kepala daerah menyiapkan data lapangan lengkap dan akurat guna mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bupati Agam, Benni Warlis, menambahkan beberapa catatan terkait indikator dasbor kebencanaan yang masih memerlukan perhatian, termasuk kondisi ruas jalan di 10 kecamatan, dua pasar terdampak, sektor penginapan dan hotel, lima PAUD, 21 TK, serta layanan kesehatan. RSUD Lubukbasung masih berada dalam kondisi darurat dan mengalami kepadatan pasien sehingga perlu dukungan lanjutan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, seluruh bupati dan wali kota, serta pejabat terkait lainnya.(da*)
