 |
| Rakor kebencanaan bersama Menteri Dalam Negeri. |
Padang, Rakyatterkini.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan pujian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) atas respons cepat dan koordinasi efektif dalam menangani bencana hidrometeorologi. Ia juga menyoroti sinergi Pemprov Sumbar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati, dan wali kota dalam menghadapi situasi darurat.
“Koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Tito Karnavian.
Pujian itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Pascabencana Hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Kegiatan tersebut digelar secara daring dari Jakarta, Selasa (6/1/2026), dan diikuti para gubernur serta kepala perangkat daerah terkait.
Mendagri menekankan pentingnya percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga. Menurutnya, data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Pendataan harus dilakukan secara rinci, by name by address, mulai dari kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah yang hanyut,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, memastikan pendataan kerusakan rumah di Sumbar telah berjalan dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Kami telah memfinalisasi data bersama bupati, wali kota, dan Forkopimda. Seluruh perkembangan data juga dapat diakses publik melalui dashboardbencana.sumbarprov.go.id sebagai bentuk transparansi,” jelas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, total kerusakan rumah akibat bencana di Sumbar tercatat 4.286 unit rusak berat, 2.954 unit rusak sedang, 6.725 unit rusak ringan, dan 750 unit rumah hanyut.
Terkait relokasi warga, Gubernur menegaskan bahwa lokasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah, serta mendapat rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian ESDM.
“Yang terpenting, lokasi relokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat terdampak, dengan luas minimal satu hektare,” ujarnya.
Proses verifikasi rumah terdampak saat ini masih berlangsung, melibatkan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Andalas (Unand), dengan target penyelesaian dalam waktu dekat.
Gubernur Sumbar mengikuti rapat koordinasi tersebut didampingi Kepala Dinas Perkimtan, Kepala BPBD, Kepala Kesbangpol, serta perwakilan Dinas BMCKTR Sumbar.(da*)
