 |
| Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menekankan perlunya pendekatan terpadu, berbasis data, dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) di Auditorium Gubernuran, Kamis (29/1/2026).
Mahyeldi menuturkan, Sumbar termasuk wilayah dengan risiko bencana tinggi. Faktor penyebabnya antara lain letak geografis di jalur Sesar Sumatra, zona subduksi megathrust, serta topografi pegunungan dan aliran sungai yang curam dengan curah hujan tinggi.
“Penanganan pascabencana di Sumbar tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Dampak bencana di sini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Mahyeldi.
Ia menyambut positif langkah Kementerian PPN/Bappenas dalam menyusun Renduk PRRP sebagai panduan kebijakan nasional yang dapat menjadi acuan pemulihan bagi wilayah terdampak. Harapannya, pengalaman bencana di Sumbar dapat menjadi pelajaran bagi daerah lain dalam mengurangi potensi risiko.
Untuk mempercepat pemulihan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dokumen ini telah diserahkan ke pemerintah pusat melalui BNPB pada awal Januari.
“Konsultasi publik ini penting untuk memastikan dokumen R3P daerah selaras, sinkron, dan terintegrasi dengan Renduk PRRP, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan pelaksanaan pemulihan lebih efektif,” imbuhnya.
Gubernur menegaskan, Renduk PRRP harus menjadi panduan pembangunan pascabencana yang tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat dengan cepat dan bermartabat, tetapi juga menekan risiko bencana di masa depan. Strategi pemulihan di Sumbar difokuskan pada pengurangan risiko bencana, pemulihan sosial dan ekonomi, penguatan kelembagaan kebencanaan, serta kolaborasi multipihak.
“Melalui forum ini, diharapkan terjadi klarifikasi dan penyelarasan terkait validasi data kerusakan dan kerugian, analisis zona rawan bencana, serta keselarasan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi,” tambah Mahyeldi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, BNPB, dan semua pihak terkait, seraya menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk menindaklanjuti hasil konsultasi secara konsisten dalam kebijakan dan program pascabencana.
“Kami ingin pemulihan di Sumbar berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan, dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama,” tutup Mahyeldi.
Kegiatan ini mengusung tema “Strategi Pemulihan Area Terdampak Bencana di Provinsi Sumbar”, dihadiri oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretaris Utama BNPB, jajaran OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta pemangku kepentingan terkait.(da*)
