 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) |
Padang, Rakyatterkini.com — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran Mahyeldi menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas. Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri kabinet, menteri koordinator, kepala lembaga, serta gubernur dari wilayah terdampak, termasuk Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Dalam paparan rapat, Mendagri menyampaikan bahwa Sumatera Barat termasuk provinsi dengan tingkat pemulihan paling cepat dibanding daerah lain yang terdampak. “Pemerintahan berjalan normal, rumah sakit beroperasi, pasokan energi dan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi mulai menggeliat,” ujarnya.
Meski demikian, Tito menekankan masih ada sejumlah daerah di Sumbar yang membutuhkan perhatian lebih, terutama sektor pendidikan, akses jalan, pemulihan kawasan wisata, dan daerah aliran sungai. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi melaporkan kondisi terkini pascabencana di Sumbar. Dari 19 kabupaten/kota, 16 daerah terdampak bencana hidrometeorologi, dengan total 307.936 jiwa terdampak. Jumlah korban meliputi 264 orang meninggal dunia, 72 hilang, 401 luka-luka, dan 10.854 orang sempat mengungsi.
Mahyeldi juga menyebut total kerusakan akibat bencana mencapai Rp15,63 triliun, sementara total kerugian diperkirakan sebesar Rp17,91 triliun, sehingga total dampak mencapai Rp33,55 triliun. “Seluruh data telah kami tuangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan telah diserahkan secara resmi ke Pemerintah Pusat melalui BNPB,” tambahnya.
Dokumen R3P ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan pascabencana, termasuk besaran anggaran, pembagian kewenangan, dan sektor terdampak. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan dan dukungan lanjutan.
Gubernur Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota untuk mempercepat pemulihan. Dari tenggat waktu 90 hari yang diberikan, Sumbar berhasil menyelesaikan R3P hanya dalam 18 hari.
“Ini menunjukkan keseriusan kami untuk bergerak cepat, terukur, dan bertanggung jawab dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi memaparkan hasil rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat provinsi yang dipimpin Mendagri di Padang, Selasa (13/1/2026). Dari 16 daerah terdampak, 12 daerah telah mulai pulih, sementara empat daerah—Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan—masih memerlukan penanganan intensif.
Rapat koordinasi Satgas ini merupakan tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Forum ini menjadi wadah konsolidasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan berlangsung terarah, terukur, dan berkelanjutan.(da*)
