 |
| Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengikuti rapat |
Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pascabencana, sekaligus menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengajuan tambahan pasokan pangan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjamin kecukupan cadangan pangan daerah selama tiga bulan ke depan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa intervensi ini merupakan bagian dari langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi tekanan inflasi akibat dampak bencana dan lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
“Berbagai langkah intervensi telah kami siapkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sumbar, termasuk pengajuan tambahan cadangan pangan ke Bapanas. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Pernyataan itu disampaikan saat Mahyeldi menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026).
Forum ini mengangkat tema “Sinergi dan Strategi Pengendalian Inflasi Pasca Bencana serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 2026.”
Mahyeldi menjelaskan, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan dan kerugian signifikan, terutama pada sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kondisi ini berdampak langsung pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan di wilayahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Sumatera Barat sepanjang 2025 menunjukkan tren kenaikan, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat akibat terganggunya pasokan pangan serta meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat memperburuk tekanan inflasi di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan.
Pengendalian inflasi harus dilakukan melalui dua pendekatan: pengendalian harga jangka pendek dan penguatan ketahanan pangan jangka panjang.
“Dalam jangka pendek, harga harus tetap terkendali dan pasokan tersedia. Untuk jangka panjang, ketahanan pangan daerah perlu diperkuat agar lebih tahan terhadap bencana dan fluktuasi permintaan,” jelasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, komoditas utama penyumbang inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024–2025 adalah cabai merah, bawang merah, dan beras. Oleh karena itu, pengendalian harga komoditas ini menjadi fokus utama TPID.
Untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Pemprov Sumbar menyiapkan langkah konkret, antara lain pengajuan tambahan suplai pangan ke Bapanas, gerakan pangan murah, operasi pasar, dan menjaga kelancaran distribusi.
Selain itu, upaya penguatan kerja sama antar daerah, pengawasan praktik penimbunan dan spekulasi harga, serta komunikasi publik yang efektif turut dilaksanakan guna menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
High Level Meeting TPID 2026 dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.(da*)
