 |
| Bupati Agam Hadiri HLM TPID Sumbar |
Agam, Rakyatterkini.com – Bupati Agam, Benni Warlis, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Kamis (22/1).
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Madjid Ikram, kepala daerah se-Sumbar, serta sejumlah unsur terkait lainnya.
HLM TPID fokus pada pengendalian inflasi pascabencana, terutama untuk memastikan ketersediaan pangan menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Bupati Agam, Benni Warlis, menjelaskan bahwa bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Agam beberapa waktu lalu memberikan dampak serius pada sektor pertanian.
Menurutnya, ribuan hektare sawah terdampak sehingga menyebabkan gagal panen pada berbagai komoditas.
“Lebih dari 2.000 hektare sawah terdampak bencana, dan seluruh komoditas gagal panen. Kondisi ini tentu menyulitkan pengendalian inflasi dan memerlukan perhatian dari pemerintah pusat,” ujar Benni.
Dia menambahkan, jika masalah ini tidak segera ditangani, risiko munculnya kemiskinan baru di Kabupaten Agam sangat besar.
Selain itu, Benni juga menyoroti kerusakan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang rusak akibat bencana.
“Kerusakan infrastruktur ini harus segera diperbaiki karena menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi warga,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa tidak semua daerah di Sumbar merupakan sentra produksi pangan, sehingga dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Selama ini anggaran lebih banyak difokuskan pada komoditi sawit, padahal sektor pangan juga membutuhkan perhatian. Produksi pangan tidak hanya penting untuk Sumbar, tetapi juga bermanfaat bagi daerah lain,” ujarnya.
Mahyeldi menambahkan, Sumbar kini menghadapi kondisi yang sangat berat pascabencana, dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp33 triliun. Menurutnya, dampak ini bahkan lebih parah dibanding gempa tahun 2009.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada inflasi karena terganggunya sektor pertanian, peternakan, infrastruktur, dan sektor lainnya. Sebagai langkah antisipasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan surat permintaan penyediaan pangan untuk tiga bulan ke depan.
“Dengan langkah ini, setiap daerah akan memiliki cadangan pangan, yang diharapkan bisa disalurkan mulai awal Februari 2026,” pungkas Mahyeldi.(da*)
