 |
| Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. |
Kepri, Rakyatterkini.com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dokumen strategis yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menjadi pijakan utama seluruh perangkat daerah dalam merancang program dan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
RPJMD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan Kepri di tengah tantangan global, persaingan ekonomi regional, serta karakter geografis sebagai provinsi kepulauan.
Seluruh kebijakan di dalamnya dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan nelayan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan layanan publik ke pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
Visi besar yang diusung dalam RPJMD 2025–2029 adalah “Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”. Visi ini menjadi kompas pembangunan yang menegaskan tekad pemerintah daerah membangun Kepri sebagai provinsi modern dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial serta keseimbangan antarwilayah.
“RPJMD 2025–2029 adalah janji pembangunan yang realistis dan terukur. Kita menargetkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, tetapi tetap fokus pada pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Tidak boleh ada daerah atau pulau yang tertinggal dari arus pembangunan,” tegas Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad.
Untuk mewujudkan visi tersebut, RPJMD dijalankan melalui lima misi strategis yang saling terintegrasi. Pembangunan ekonomi maritim berbasis keunggulan wilayah menjadi tulang punggung utama, sejalan dengan posisi Kepri sebagai gerbang perdagangan internasional dan simpul ekonomi di Selat Malaka.
Pemerintah juga memprioritaskan pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah guna menekan disparitas antarpulau. Transportasi laut yang terjangkau, pelabuhan yang memadai, akses internet hingga desa pesisir, serta jalan penghubung yang layak disiapkan sebagai fondasi penggerak ekonomi masyarakat.
Di bidang sumber daya manusia, Pemprov Kepri mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta peningkatan layanan kesehatan. Seluruh upaya tersebut diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, berbasis digital, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tak kalah penting, pelestarian budaya Melayu dan perlindungan lingkungan hidup menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diarahkan berjalan seiring dengan kelestarian alam dan penguatan jati diri budaya sebagai warisan daerah.
Sebagai wujud konkret, Pemprov Kepri menetapkan target makro pembangunan yang progresif. Pertumbuhan ekonomi Kepri diproyeksikan meningkat dari kisaran 5,46–7,38 persen pada 2026 menjadi 6,19–8,20 persen pada 2030.
Pertumbuhan ini diharapkan ditopang sektor maritim, industri pengolahan, pariwisata, perdagangan internasional, serta investasi di kawasan strategis.
RPJMD juga menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan, dari kisaran 4,17–3,77 persen pada 2026 menjadi 3,55–2,26 persen pada 2030.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan turun dari 6,29–6,22 persen pada 2026 menjadi 6,06–5,57 persen pada 2030 melalui penciptaan lapangan kerja di sektor industri, jasa maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari target PDRB per kapita yang naik dari Rp180,77–Rp191,90 juta per tahun pada 2026 menjadi Rp218,55–Rp266,00 juta per tahun pada 2030. Kenaikan ini menandakan perbaikan kualitas ekonomi masyarakat seiring meningkatnya produktivitas dan daya beli.
RPJMD 2025–2029 membawa pesan kuat bahwa pembangunan harus dirasakan secara adil dan merata. Pemerintah berkomitmen memperluas akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik di wilayah terpencil, sekaligus memperkuat konektivitas transportasi laut guna mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat pulau kecil.
Bagi masyarakat, RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan janji kesejahteraan yang nyata. Nelayan diharapkan mendapat dukungan sarana produksi dan akses pasar, pelaku UMKM didorong naik kelas melalui pembiayaan dan pendampingan, sementara generasi muda difasilitasi dengan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.
Pemprov Kepri menegaskan keberhasilan RPJMD membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat luas. Partisipasi publik dibuka melalui forum konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan, serta mekanisme pengawasan sosial.
Dengan arah kebijakan yang jelas dan target terukur, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimistis RPJMD 2025–2029 menjadi momentum transformasi menuju Kepri yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai provinsi maritim unggulan dan beranda terdepan Nusantara. (adv)
