Batusangkar, Rakyatterkini.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp13,52 triliun untuk penanganan bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Provinsi Sumatra Barat pascagalodo yang terjadi beberapa waktu lalu. Anggaran ini merupakan kebutuhan yang dihimpun dari empat Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kementerian PU dan akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pengumuman tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo, didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, saat meninjau kawasan Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Senin (8/12/2025).
Dody menjelaskan bahwa angka Rp13,52 triliun tersebut merupakan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana. Seluruh laporan kerusakan dari tiap balai telah diverifikasi sebelum ditetapkan menjadi usulan anggaran.
“Nilai ini menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan harus segera ditindaklanjuti agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat kembali normal,” ujarnya.
Anggaran tersebut terbagi ke empat Ditjen, yaitu:
Ditjen Sumber Daya Air: Rp3,66 triliun
Ditjen Bina Marga: Rp2,16 triliun
Ditjen Cipta Karya: Rp2,03 triliun
Ditjen Prasarana Strategis: Rp5,67 triliun
Seluruhnya akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.
Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan bahwa dana tersebut merupakan anggaran tambahan, bukan pengalihan dari anggaran rutin yang sudah dialokasikan untuk Sumbar.
“Anggaran reguler tetap berjalan. Misalnya, anggaran irigasi Sumbar tahun 2026 sebesar Rp500 miliar tetap dilaksanakan dan tidak termasuk dalam anggaran bencana,” jelas anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut.
Andre menambahkan bahwa kegiatan rutin kementerian, termasuk perjalanan dinas, tidak akan mengurangi dana rehab-rekon.
“Contohnya, lebih dari Rp2,5 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar tetap dijalankan. Khusus Balai Wilayah Sungai, anggaran untuk rehab-rekon bahkan mencapai lebih dari Rp3 triliun,” ujarnya.
Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena Rp13,52 triliun ini diajukan sebagai dana tambahan atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk percepatan pemulihan Sumbar.
“Mohon doa agar usulan ini disetujui Presiden dan segera direalisasikan, sehingga pemulihan di Sumbar bisa berlangsung cepat,” tutupnya.(da*)


