Padang Pariaman, Rakyatterkini.com - Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai memasuki tahap kerja paling krusial. Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Rudy R. Rillis, menginstruksikan pengawasan ketat terhadap realisasi fisik, keuangan, dan capaian program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Arahan tersebut disampaikan Rudy dalam rapat evaluasi bersama jajaran asisten dan kepala bagian di ruang rapat Sekda, Senin (17/11).
Rudy menegaskan bahwa periode akhir tahun bukan sekadar batas penyelesaian administrasi, tetapi momen penting untuk memastikan konsistensi dan ketepatan kinerja pemerintah daerah.
“Semua OPD harus bekerja cepat, tepat, dan berintegritas. Setiap keterlambatan akan berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Evaluasi rutin yang dilakukan secara real time tersebut menyoroti sejumlah indikator penting. Rudy meminta OPD menjaga ritme pelaksanaan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada bulan Desember—situasi yang kerap menurunkan kualitas hasil pembangunan. Ia juga menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam layanan dasar seperti sosial, kesehatan, penanganan stunting, gizi buruk, dan peningkatan permukiman.
“Kecepatan merespons persoalan masyarakat adalah ukuran sensitifitas pemerintah. Itu yang harus dijaga,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Rudy turut mengingatkan mengenai persoalan klasik akhir tahun: pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan agar aparatur tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk mempengaruhi proses proyek pemerintah.
“Semua harus mengikuti mekanisme resmi. Jangan percaya pada siapapun yang membawa nama pimpinan tanpa verifikasi. Integritas dan transparansi harus dikedepankan,” kata Rudy.
Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya upaya pihak luar yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan menjelang finalisasi sejumlah proyek strategis.
Salah satu fokus utama Sekda adalah mempercepat proses tagging realisasi. OPD terkait diminta bekerja maksimal agar tidak terjadi lonjakan input pada akhir tahun yang dapat mengganggu validitas data dan memperlambat evaluasi. Rudy juga menekankan agar program unggulan daerah terus dikawal sehingga benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Salah satu proyek strategis yang ikut menjadi sorotan adalah pembangunan Jembatan Sikabu, yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Proyek ini diperkirakan dapat segera dimulai setelah penyelesaian persoalan lahan rampung.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy kembali mengingatkan pentingnya peran media massa. Ia menilai pers bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam memastikan proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
“Media adalah mitra pemerintah dalam menyebarkan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, dan menyosialisasikan program secara objektif,” ujarnya.
Menutup arahannya, Rudy meminta seluruh OPD tetap fokus hingga akhir tahun anggaran dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, meskipun pemerintah tengah mengejar berbagai target teknis dan administratif.
“Pastikan seluruh upaya kita memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan publik harus tetap kuat hingga penutup tahun anggaran,” tegasnya.
Dengan instruksi yang terukur dan pengawasan ketat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen menjadikan akhir Tahun Anggaran 2025 sebagai momentum untuk mempertegas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.(suger)


