 |
| Wabup Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membuka Bimtek Operator SIKS-NG/DTSEN |
Padang Pariaman, Rakyatterkini.com- Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membuka Bimbingan Teknis Operator SIKS-NG/DTSEN Nagari di Aula Bapelitbangda, Selasa (18/11).
Dalam arahannya, Rahmat menekankan bahwa penyaluran bansos tidak boleh membuka peluang bagi kelalaian maupun praktik penyimpangan.
“Kita pastikan ke depan bahwa penerima bansos adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Nama-nama yang tidak lagi layak harus segera diganti,” tegasnya di hadapan ratusan peserta.
Rahmat mengapresiasi terselenggaranya pelatihan tersebut. Menurutnya, operator nagari adalah ujung tombak dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, namun kerap tidak memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas karena padatnya tugas pelayanan di nagari.
“Akurasi data bansos dimulai dari meja kalian. Semakin baik kualitas data di tingkat nagari, semakin tepat pula bantuan yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, wali nagari, dan OPD terkait untuk memastikan Padang Pariaman memiliki basis data sosial yang valid, mutakhir, dan bebas intervensi.
Rahmat juga mengingatkan bahwa seluruh program bantuan sosial kini wajib merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Proses pemutakhiran DTSEN berada sepenuhnya di tangan operator SIKS-NG di tingkat nagari.
“Saudara semua telah diberi amanah melalui SK wali nagari. Jalankan tugas ini secara profesional, karena validitas data menentukan nasib warga kita,” tuturnya.
Dalam sesi yang paling menyita perhatian, Rahmat memberikan peringatan keras terkait integritas petugas.
“Jangan ada pengelolaan data berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga. Jangan pilih kasih. Jangan ada transaksi. Ini menyangkut hak masyarakat, dan kita tidak boleh bermain-main,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesalahan sekecil apa pun dapat berakibat besar. Kesalahan input bisa mengakibatkan warga miskin tidak menerima bantuan, sementara mereka yang mampu masuk ke dalam daftar penerima.
“Jangan sampai warga yang layak justru terabaikan karena kelalaian kita,” ujarnya mengingatkan.
Rahmat juga menekankan pentingnya konsistensi komunikasi antara operator nagari dan Dinas Sosial P3A sebagai pembina teknis. Ia meminta dinas terkait memperkuat pengawasan, melakukan pembinaan berjenjang, dan memastikan seluruh nagari memahami prosedur pemutakhiran data sesuai ketentuan nasional.
“Koordinasi lintas sektor harus diperkuat. Operator SIKS-NG adalah ujung tombak pendataan sosial kita,” katanya.
Kegiatan Bimtek tersebut turut dihadiri Erwin dari Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat, Bidang Penanganan Fakir Miskin. Sejumlah perangkat daerah, forum wali nagari, Ketua TP PKK, Ketua GOW, camat, dan para undangan lainnya juga hadir untuk memperkuat komitmen bersama dalam penataan data kesejahteraan sosial.
Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal pembenahan tata kelola data bansos di Padang Pariaman sehingga setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan .(suger)
