 |
| Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani |
Dharmasraya, Rakyatterkini.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2026 menghadapi tekanan berat setelah pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 20–25 persen. Pemotongan ini membuat ruang fiskal daerah menyusut drastis, sehingga hanya tersisa 2,2 persen dari total APBD untuk pembiayaan pembangunan produktif.
Bupati Dharmasraya menjelaskan bahwa meskipun porsi belanja pegawai mencapai lebih dari 50 persen, hal ini bukan akibat kenaikan gaji atau beban aparatur, melainkan karena turunnya pendapatan daerah. Secara nominal, anggaran belanja pegawai tetap sama dengan tahun 2025. Belanja pegawai merupakan kewajiban konstitusional yang tidak dapat ditunda, sehingga efisiensi ketat di pos anggaran lain menjadi satu-satunya cara menjaga kelanjutan pembangunan.
Dalam rapat paripurna jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD, Jumat (21/11/2025), Bupati menekankan bahwa kebijakan anggaran 2026 mengikuti prinsip money follows program. Setiap rupiah APBD diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sebagai langkah penghematan, pemerintah memangkas perjalanan dinas hingga 25 persen serta mengurangi kegiatan seremonial dan rutinitas nonproduktif hingga 50 persen melalui Surat Edaran Bupati. Dana yang dihemat dialihkan ke program prioritas. Selain itu, sistem penilaian (scoring) diterapkan dalam seleksi usulan Musrenbang senilai Rp2 triliun, dengan fokus pada ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Bupati mengakui ruang pembangunan yang tersisa hanya 2,2 persen, tetapi menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat melalui rasionalisasi belanja tidak produktif dan penguatan belanja modal untuk layanan dasar. Menurutnya, meski kebijakan ini mungkin tidak populer, hal ini penting agar APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Penguatan Sektor Pendidikan
Meski ruang fiskal terbatas, sektor pendidikan justru diperkuat. Dharmasraya menjadi salah satu dari 105 daerah di Indonesia yang membangun Sekolah Rakyat, fasilitas pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Beasiswa Dharmasraya Juara berbasis STEM untuk meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang sains, teknologi, matematika, dan rekayasa, mendukung peningkatan skor PISA nasional, serta mencetak SDM berdaya saing global. Akses pendidikan digital juga diperluas melalui penyediaan internet gratis di wilayah blankspot, sehingga pemerataan mutu pendidikan tidak hanya mengandalkan fasilitas fisik tetapi juga akses teknologi.
Prioritas Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga mendorong ekonomi lokal. Pasokan pangan dari petani, peternak, dan UMKM Dharmasraya diperkirakan mampu memutar ekonomi hingga Rp31,6 miliar per bulan atau Rp380 miliar per tahun.
Pemerintah juga memperkuat program One Village One Product (OVOP) dengan delapan komoditas utama: ayam KUB, sapi, ikan, jagung, telur, beras, kambing, dan pakan. Program ini melibatkan pemuda desa untuk menekan pengangguran dan mendorong hilirisasi pangan lokal. OVOP diperkirakan mampu mencegah potensi kebocoran ekonomi daerah hingga Rp600 miliar per tahun jika kebutuhan pangan masyarakat dipenuhi dari produk lokal.
Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah
Untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, Dharmasraya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak, pembentukan BUMD di sektor pertanian, pangan, dan pertambangan, hilirisasi usaha pertanian seperti RMU dan pabrik pakan, serta pembukaan Samsat Nagari guna memperluas basis wajib pajak.
Bupati menegaskan, strategi ini bertujuan agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan nyata, memperkuat pendidikan, mendorong ekonomi, dan menurunkan kemiskinan. Ia kembali menekankan bahwa porsi belanja pegawai yang besar bukan karena pemborosan, melainkan akibat pemotongan signifikan TKD, yang otomatis mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan.(da*)
