Pariaman, Rakyatterkini.com – Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Hal itu terlihat dari pelaksanaan Diskusi Publik Penyusu Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, di Ruang Rapat Wali Kota pada Senin (17/11).
Dalam sambutannya, Mulyadi menegaskan bahwa forum ini digelar untuk menghimpun masukan sekaligus menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan draft dokumen KRB.
“Pariaman merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan peta kebencanaan nasional, khususnya di Sumatera Barat, kita termasuk lima daerah dengan potensi risiko terbesar. Kita tentu berharap bencana tidak terjadi, tetapi kenyataannya bencana tidak dapat ditolak. Karena itu, langkah antisipasi yang terencana dan terukur menjadi keharusan. Penyusunan dokumen KRB ini adalah salah satu langkah fundamental tersebut,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman, Elfis Candra, sejumlah OPD, serta Balitbang Provinsi Sumbar yang bergabung secara daring. Diskusi menghadirkan Direktur PT DRR Indonesia, Revanche Jefrizal, sebagai narasumber.
Mulyadi menjelaskan bahwa dokumen KRB akan menjadi dasar ilmiah dan panduan utama dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana ke depan. Dokumen tersebut juga menjadi acuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan memperkuat arah pembangunan daerah di sektor kebencanaan.
Dokumen KRB memuat analisis komprehensif terkait peta ancaman—seperti potensi tsunami, gempa bumi, dan abrasi—tingkat kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, serta kapasitas daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini secara serius, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara online. “Kita ingin dokumen KRB ini segera diselesaikan dan menjadi pedoman dalam menyusun road map mitigasi bencana Kota Pariaman tahun 2026 dan seterusnya. Dengan demikian, program kita dapat selaras dengan rencana yang disusun BMKG Sumatera Barat, sehingga penanganan bencana bisa dilakukan secara menyeluruh, terarah, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tutupnya.(da*)


