 |
| Mensos RI Syaifullah Yusuf. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Kementerian Sosial menyesuaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler serta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk triwulan IV 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan agar bantuan tetap tepat sasaran di tengah kondisi darurat akibat banjir, tanah longsor, dan terbatasnya akses transportasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penyesuaian tersebut penting agar keluarga penerima manfaat (KPM) tetap mendapatkan hak mereka meski sejumlah wilayah masih terisolasi.
“Penyaluran harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Yang terpenting bantuan tetap sampai kepada warga terdampak,” ujar Saifullah saat meninjau penyaluran BLTS di Bandung, Jumat.
Sebagai mitra penyalur, PT Pos Indonesia akan menentukan pola distribusi yang paling memungkinkan, termasuk mengirimkan bantuan langsung ke lokasi pengungsian bila akses ke permukiman masih terhambat.
Kemensos juga mengerahkan seluruh pilar sosial — seperti Tagana, pendamping PKH, hingga relawan — untuk berkoordinasi ketat dengan PT Pos. Tujuannya, memastikan penyaluran berlangsung aman, tepat sasaran, dan menjangkau kelompok rentan seperti lansia serta penyandang disabilitas.
“PT Pos terus melakukan konsolidasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta petugas Kemensos di lapangan, termasuk Tagana,” tambah Saifullah.
Ia menekankan bahwa fleksibilitas sangat diperlukan karena dinamika bencana bisa berubah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, metode penyaluran akan mengikuti rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan kondisi lapangan.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mendapat mandat menyalurkan bansos reguler — PKH, bantuan sembako (BPNT), serta BLTS — untuk triwulan IV 2025 kepada 35.046.783 KPM, yang terdiri dari 16,3 juta KPM eksisting dan 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima mendapatkan dana stimulan sebesar Rp900 ribu hingga Rp1,2 juta.
Penyaluran tahap pertama pada Oktober telah menjangkau 15,7 juta KPM. Tahap kedua pada November menyasar 11,6 juta KPM, sementara tahap ketiga pada Desember ditargetkan menjangkau lebih dari delapan juta KPM baru. Seluruh proses diharapkan tuntas sebelum akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.(da*)
