 |
| Ilustrasi |
Jakarta, Rakyatterkini.com — Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memberikan tanggapan terkait pernyataan yang menyoroti kondisi ekonomi Sumatera Barat (Sumbar). Meski pertumbuhan ekonomi provinsi ini menurun drastis, namun Gini Rasio dan angka kemiskinan tetap rendah, yang dinilai sebagian pihak sebagai kondisi positif.
Menurut Syafruddin, pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak dilepaskan dari konteks indikator itu sendiri. “Pertumbuhan ekonomi dirancang untuk mengukur kinerja ekonomi secara makro atau agregat, bukan untuk dijadikan dasar penilaian lain yang tidak relevan,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Ia menekankan bahwa setiap aspek kesejahteraan masyarakat memiliki indikator masing-masing. Distribusi pendapatan diukur melalui Gini Rasio, tingkat kemiskinan melalui garis kemiskinan, dan pembangunan manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, menurut Syafruddin, menjadi aneh jika IPM tinggi, namun pertumbuhan ekonomi rendah dan terus menurun.
“Di IPM seharusnya ada komponen laju pertumbuhan ekonomi, makanya terasa janggal ketika IPM tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah dan menurun,” jelasnya.
Syafruddin juga menegaskan bahwa rendahnya Gini Rasio dan angka kemiskinan tidak otomatis menunjukkan kondisi ekonomi yang positif. “Kalau Gini Rasio rendah dan kemiskinan rendah, bisa jadi itu berarti kemiskinan merata,” katanya. Kondisi ini diperkuat dengan tingginya tingkat pengangguran di Sumbar, yang menurutnya menjadi indikator seriusnya situasi makroekonomi saat ini.
Guru Besar Departemen Ekonomi UNAND ini menekankan perlunya upaya serius dari seluruh pemimpin daerah, dari provinsi hingga kabupaten dan kota, untuk menghadapi tantangan tersebut. Kerja keras menyeluruh diperlukan agar Sumbar tidak tertinggal secara ekonomi.
Syafruddin juga menyinggung target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 7,3 persen pada 2029. Ia memperingatkan bahwa kegagalan mencapai target ini akan menjadi catatan negatif bagi provinsi. “Kalau Sumbar pada 2029 tak mampu mencapai pertumbuhan 7,3 persen seperti ditugaskan presiden, apa kita tidak malu sebagai daerah yang kinerjanya rendah?” ujarnya.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat paling rendah di antara 10 provinsi di Sumatra dan berada di peringkat 34 dari 38 provinsi secara nasional. Pada triwulan I 2025, ekonomi Sumbar tumbuh 4,85 persen, turun menjadi 3,94 persen di triwulan II, dan semakin menurun di triwulan III, hanya 3,36 persen.(da*)
