Padang, Rakyatterkini.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan belanja daerah Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.
Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang 79,58 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 74,28 persen, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 64,43 persen. Capaian ini menempatkan Sumbar sebagai salah satu provinsi dengan kinerja fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Arry Yuswandi, menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun. Pemprov Sumbar menerapkan tiga strategi utama dalam pengelolaan anggaran.
Pertama, evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung oleh Gubernur bersama seluruh Kepala OPD untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time. Kedua, penerapan lelang dini agar pelaksanaan program prioritas dan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih cepat. Ketiga, akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan lelang dini dan evaluasi rutin, serapan anggaran menjadi lebih cepat. Kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, termasuk penyerapan tenaga kerja yang meningkat,” ujar Arry di Padang, Senin (17/11/2025).
Arry menambahkan, percepatan belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama untuk belanja modal dan layanan publik, namun tetap mengedepankan akuntabilitas,” jelasnya.
Kemendagri juga mencatat adanya peningkatan signifikan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar, yang didorong optimalisasi pajak kendaraan bermotor, efisiensi penagihan retribusi, serta implementasi layanan digital perpajakan daerah.
Sekda mengapresiasi komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga performa fiskal.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Namun, kita tidak boleh lengah. Masih ada waktu hingga akhir tahun, dan semua program prioritas harus tetap berjalan optimal,” tuturnya.
Arry menegaskan pentingnya menjaga kualitas belanja. “Percepatan itu perlu, tapi akuntabilitas tetap nomor satu. Semua kegiatan harus dilakukan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran,” pungkasnya.(da*)


