 |
| Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyampaikan arahan kepada jajaran ASN |
Sawahlunto, Rakyatterkini.com – Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan pendekatan adaptif, responsif, dan berdampak nyata, terutama di tengah kebijakan efisiensi serta penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sikap reaktif tidak akan menyelesaikan masalah keterbatasan anggaran. ASN harus memahami arah kebijakan fiskal nasional dan mampu mencari peluang untuk memperkuat fiskal daerah,” ujar Riyanda, Kamis (16/10).
Ia menekankan bahwa sinkronisasi antara program daerah dan prioritas nasional menjadi kunci agar pemerintah pusat lebih terbuka dalam memberikan dukungan anggaran maupun program.
“Jika program daerah selaras dengan kebijakan Presiden dan kementerian teknis, maka peluang untuk memperoleh bantuan akan jauh lebih besar,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Riyanda meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk merinci pendekatan tersebut dalam bentuk langkah teknis yang segera bisa dijalankan, antara lain:
Menyusun program lintas sektor yang efisien,
Meningkatkan sistem pelaporan kinerja berbasis data,
Memperkuat kapasitas ASN dalam membaca peluang lintas kementerian dan lembaga.
“Ini bukan sekadar slogan. Prinsip adaptif dan responsif harus terlihat dalam hasil kerja nyata,” tegasnya.
Riyanda juga mendorong perubahan budaya birokrasi dari pola administratif menjadi lebih strategis dan komunikatif. ASN, menurutnya, perlu berpikir kreatif serta aktif menjemput peluang ke pemerintah pusat, bukan hanya menunggu bantuan datang.
“Sawahlunto harus naik kelas. Kuncinya adalah kerja yang cerdas, kolaboratif, dan proaktif,” ujarnya lagi.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya efisiensi, kolaborasi lintas sektor, serta birokrasi yang tangkas dalam mendorong pembangunan berbasis potensi daerah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (APBN 2025), kebijakan efisiensi fiskal nasional menyebabkan penyesuaian dana transfer ke daerah sebesar 3,7% secara nasional. Namun, pemerintah pusat tetap membuka peluang melalui sejumlah program insentif berbasis kinerja, seperti Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Sawahlunto akan memanfaatkan peluang tersebut. Setiap rupiah dari anggaran daerah harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Riyanda.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan ‘Sawahlunto Maju’ — bukan sekadar slogan, tetapi arah nyata dalam bekerja di tengah keterbatasan sumber daya.(da*)
