Jakarta, Rakyatterkini.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap sesuai target akan dialihkan untuk membayar utang negara.
“Kalau mereka tidak bisa menyerap anggaran dengan baik, maka dananya akan saya alihkan ke pos lain, atau saya gunakan untuk mengurangi utang negara,” ujar Purbaya usai menghadiri acara 1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk menekan kementerian atau lembaga tertentu, melainkan sebagai langkah mempercepat realisasi belanja pemerintah.
“Masih ada waktu dua minggu lagi. Kita lihat sampai akhir Oktober. Kalau serapannya belum juga optimal dan perencanaannya tidak jelas, anggarannya akan saya potong,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa beberapa kementerian dengan pagu anggaran besar masih mencatat realisasi belanja di bawah 50 persen hingga September 2025.
Tiga K/L yang menjadi sorotan antara lain:
Badan Gizi Nasional (BGN): realisasi Rp19,7 triliun dari pagu Rp116,6 triliun (16,9%)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): realisasi Rp41,3 triliun dari pagu Rp85,7 triliun (48,2%)
Kementerian Pertanian (Kementan): realisasi Rp9 triliun dari pagu Rp27,3 triliun (32,8%)
Sementara itu, 12 K/L lainnya telah mencatat penyerapan di atas 50 persen, dengan total realisasi belanja dari 15 K/L penerima anggaran besar mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari total pagu sebesar Rp1.097,3 triliun.
Suahasil mengingatkan seluruh K/L untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan, memperlancar proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan jadwal proyek berjalan sesuai rencana.
“Identifikasi sejak dini setiap kendala agar bisa segera diatasi sehingga serapan anggaran dapat maksimal,” pungkasnya.(da*)


