 |
| Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. |
Jakarta, Rakyatterkini.com – Menyambut Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN Catat Berbagai Capaian Strategis di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menandai pencapaian setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan serangkaian keberhasilan penting di sektor pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa seluruh kebijakan kementerian diarahkan untuk mendorong pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan tanah dan ruang yang adil.
“Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, ATR/BPN bekerja memastikan tanah dan ruang menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Wamen Ossy, Senin (20/10/2025). “Setahun terakhir menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.”
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap menjadi prioritas utama untuk memberikan kepastian hukum pertanahan. Hingga Oktober 2025, tercatat 123,3 juta bidang tanah telah didaftarkan, dengan 97 juta bidang telah bersertifikat. Sepanjang satu tahun terakhir, penambahan pendaftaran mencapai 4 juta bidang, termasuk 2,69 juta bidang yang telah disertifikasi.
Capaian ini berdampak signifikan secara ekonomi, dengan total nilai tambah ekonomi (Economic Value Added) mencapai Rp1.021,95 triliun. Wamen Ossy menekankan, “Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi ekonomi rakyat. Dengan sertifikat tanah, nilai aset naik, akses pembiayaan terbuka, dan ekonomi lokal bergerak.”
Transformasi digital juga menjadi fokus utama. Tahun ini, ATR/BPN telah menerbitkan 6,1 juta Sertifikat Elektronik, naik pesat dibanding 639 ribu sertifikat pada tahun sebelumnya.
Perlindungan terhadap tanah wakaf dan aset sosial keagamaan turut diperkuat. Saat ini, 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865,67 hektare telah terdaftar, dengan penambahan 16.600 bidang dalam setahun terakhir, memberikan kepastian hukum bagi aset sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
Program Reforma Agraria juga menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga Oktober 2025, sebanyak 1,64 juta bidang tanah seluas 879.942 hektare telah didistribusikan, memberi manfaat langsung bagi 11.576 kepala keluarga di berbagai daerah. Wamen Ossy menegaskan, “Reforma Agraria menata ulang penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil, memberi rakyat kecil akses dan kesempatan untuk maju.”
Dalam aspek penegakan hukum pertanahan, sepanjang 2025, ATR/BPN telah menyelesaikan 3.019 kasus. Penindakan terhadap mafia tanah semakin tegas, dengan 140 pelaku diproses hukum, menyelamatkan 130,7 juta meter persegi tanah dan potensi kerugian negara senilai Rp9,4 triliun.
Semua capaian ini mencerminkan agenda besar ATR/BPN, yang menekankan digitalisasi layanan, penguatan tata ruang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian kasus pertanahan secara adil.
“Setahun terakhir adalah fondasi. Kami membangun sistem, budaya kerja, dan tata kelola yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik,” tutup Wamen Ossy.(da*)
