![]() |
| PKL padati bahu jalan. | Foto antarafoto |
RAKYATTERKINI.COM - Fenomena PKL atau yang biasa kita sebut pedagang kaki lima di berbagai daerah bukanlah hal baru. Kehadiran PKL yang memanfaatkan bahun jalan sebagai tempat berdagang semakin menjadi sorotan.
Di satu sisi, mereka hadir sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Namun di sisi lain, aktivitas ini sering kali memunculkan persoalan ketertiban baik dari kemacetan hingga estetika kota.
Bagi beberapa masyarakat, berdagang di bahu jalan adalah pilihan terakhir untuk bertahan hidup. Lapangan pekerjaan yang terbatas membuat masyarakat untuk mencari alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan dan ini juga menjadi salah satu cara masyarakat beradaptasi terhadap ketidakmerataan kesempatan ekonomi.
Dengan modal kecil dan akses yang mudah, berdagang di pinggir jalan menjadi solusi cepat untuk mendapat penghasilan. Selain itu, dengan memanfaatkan bahu jalan, para pedagang dapat menekan biaya sewa dan lansung menjangkau konsumen
Pedagang kaki lima memperjual belikan barang barang harian masyarakat dengan harga terjangkau, mulai dari makanan, minuman, hingga barang kebutuhan rumah tangga. Bagi masyarakat menengah ke bawah belanja di PKL lebih terjangkau dibanding pusat perbelanjaan modern. Tidak sedikit pula sektor ini memberi dampak positif berupa sirkulasi uang di tingkat lokal, yang mendukung ekonomi kerakyatan.
Selain peran ekonominya, PKL juga memiliki nilai sosial yang penting. Kehadiran mereka sering kali menciptakan ruang interaksi bagi masyarakat. Jalan yang dipenuhi oleh pedagang bukan hanya sekedar transaksi tetapi juga menjadi ruangan obrolan ringan serta pertemuan yang mempererat hubungan sosial antarmasyarakat.
Ini membuat PKL terasa dekat dengan kehidupan masyarakat sehari sehari, berbeda dengan pusat perbelanjaan modern yang cenderung lebih berjarak dan juga formal.
Tidak hanya itu, disaat pusat perbelanjaan modern lebih banyak memperjualbelikan makanan khas luar, PKL justru memperkuat identitas lokal dengan memperjual belikan jajanan khas, makanan tradisional yang menjadi ciri suatu daerah.
Bahkan bagi wisatawan keberadaan PKL bisa menjadi daya tarik tersendiri karena menawarkan pengalaman yang lebih otentik dan menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Dengan kata lain, PKL tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal dan pengembangan pariwisata.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan dalam pembangunan kota. pertumbuhan infrastruktur dan pusat perbelanjaan modern belum sepenuhnya memberi ruang untuk pedangan kecil. Karena akses ke ruang formal terbatas, mereka akhirnya memilih bahu jalan sebagai tempat berdagang. situasi ini menegaskan bahwa tata ruang kota masih perlu di arahkan agar lebih adil, inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat
Aktivitas ini juga menghadirkan berbagai persoalan ketertiban. Jalan yang seharusnya digunakan sebagai jalur transportasi berubah fungsi menjadi pasar dadakan. Hal ini menimbulkan beberapa masalah nyata seperti kemacetan yang membuat kendaraan sulit bergerak karena ruang jalan yang menyempit, risiko kecelakaan yang meningkat terutama saat lalu lintas dalam keadaan padat, serta mengurangi kebersihan dan estetika akibat sampah yang menumpuk lalu penataan letak yang semrawut.
Dalam perspektif ilmu sosial, permasalahan PKL ini tidak hanya bisa dilihat sebagai fenomena ekonomi semata, tetapi juga sebagai isu kebijakan publik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan masalah masalah yang ada di ruang lingkup masyarakat.
Thomas R. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do” yang berarti kebijakan publik adalah segala sesuatu yang di putuskan pemerintah, baik dalam bentuk tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak bertindak.
Sementara itu, Dunn (2018) dalam bukunya Public Policy Analysis menekankan bahwa kebijakan publik harus di pandang sebagai “serangkaian pilihan yang dibuat oleh aktor pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Artinya, kebijakan publik tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal kepentingan dan orientasi pada kesejahteraan. Dalam konteks PKL, kebijakan publik diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan antara kepentingan penataan kota dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil.
Menurut Nugroho (2014) dalam Public Policy, kebijakan publik seharusnya mampu menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial dengan memperhatikan kelompok marjinal.
Untuk menyelesaikan persoalan PKL ini memerluka pendekatan yang komprehensif. Sekadar melakukan penertiban dengan cara menggusur tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru. Beberapa langkah yang dapat di tempuh untuk menertibkan PKL antara lain :
1. Relokasi yang Strategis
Pemerintah dapat menyediakan lokasi khusus seperti pasar rakyat dengan akses transportasi yang mudah agar pedangang tetap bisa mendapatkan pelanggan
2. penegakan aturan yang adil
Jika pemerintah tegas menertibkan PKL karena dianggap melanggar tata ruang, maka seharusnya pemerintah juga tegas terhadap pelaku skala besar yang melanggar tata ruang. Jangan sampai PKL yang kecil kecilan ditindak sedangkan bangunan besar yang jelas jelas melanggar malah di biarkan karena ada kepentingan ekonomi atau politik
Fenomena PKL di Duri bukan sekadar ketertiban kota, melainkan cerminan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kehadiran mereka menunjukkan adanya celah dalam sistem penyediaan lapangan pekerjaan dan tata ruang kota yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok kecil.
Oleh karena itu penertiban PKL bukan sekedar tugas aparat tetapi sebagai upaya bersama untuk menciptakan ruanf kota yang adil dan inklusif.
Keberadaan PKL menunjukkan bahwa mereka adalah bagian nyata dari denyut kehidupan kota. Mereka hadir bukan hanya sebagai pedagang tetapi juga sebagai simbol perjuangan masyarakat kecil yang berusaha bertahan hidup di keterbatasan.
Langkah untuk menertibkan PKL bukan hanya semata menggusur mereka melainkan dengan mengarahkan mereka agar tetap bisa mencari nafkah tanpa menganggu ketertiban umum
Kota yang baik bukan hanya kota yang rapi dan indah dipandang mata, tetapi juga kota yang mampu memberi ruang untuk semua masyarakatnya berkembang. Memberikan tempat yang layak bagi PKL bukan berarti melemahkan aturan, tetapi justru menunjukkan keberpihakan pada keadilan sosial.
Dengan begitu, PKL tidak lagi dipandang sebagai sebuah masalah melainkan sebagai bagian dari solusi bagi kehidupan ekonomi kita. (*)
Penulis: Nafisa Yaslin, Mahasiswi Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas


