![]() |
| Tambang di Raja Ampat. | Foto MariNews.com |
RAKYATTERKINI.COM - Pertambangan merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang sangat memberikan kontribusi kepada devisa negara. Pada dasarnya Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pengekspor hasil tambang terbanyak di dunia dan hasilnya menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia seperti nikel, batu bara dan emas.
Indonesia memiliki banyak tambang dikarenakan berada di atas cincin api Pasifik. Ini dibuktikan dengan banyaknya gunung di Indonesia yang berjumlah 500 dengan 127 gunung berapi yang masih aktif.
Indonesia juga disebut sebagai paru-paru dunia dikarenakan Indonesia memiliki hutan hujan tropis dan menduduki peringkat ke-3 terbesar di dunia. Hasil pertambangan sudah menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di Indonesia.
Pemerintah dan perusahaan swasta melakukan banyak pembukaan tambang di Indonesia, khusus di Pulau Raja Ampat, adanya 5 Perusahaan tambang yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.
Dengan banyaknya tambang di Indonesia juga sangat berpengaruh kepada ekonomi Indonesia seperti tersedianya lapangan pekerjaan, contohnya pertambangan di Raja Ampat. Tentunya hal tersebut sangat membantu perekonomian warga sekitar yang katanya banyak menjadi tenaga kerja di lokasi tambang-tambang tersebut.
Banyaknya pendatang dari luar daerah, antara yang ingin mencari pekerjaan bisa juga mendapatkan kesempatan bekerja di tambang.
Meskipun hasil tambang merupakan hasil ekspor yang sangat diminati, tetapi pembukaan tambang juga harus di seimbangkan dengan kelestarian alam, Jika hanya difokuskan untuk pembukaan tambang dan peningkatan ekonomi keindahan dan kelestarian flora dan fauna di Pulau Raja Ampat akan terancam rusak.
Tetapi apakah perkembangan ekonomi lokal dan nasional sepadan dengan kerusakan, polusi, pencemaran lingkungan, tercemarnya floral, fauna dan keindahan bawah laut Raja Ampat? Apakah pembukaan tambang di Raja Ampat sudah pasti akan membuat perekonomian lokal membaik? Atau pembukaan ambang di Raja Ampat tidak hanya akan merusak lingkungan dan pariwisata Raja Ampat, tetapi juga membuat pulau itu tidak bisa dihuni?
Pulau Raja Ampat dikenal dengan Julukan “The Last Paradise On Earth”. Raja Ampat juga memiliki keindahan bawah laut yang sangat luar biasa. Mempunyai habitat lebih dari 75% spesies laut dan 540 jenis karang dunia, 1.500 jenis ikan, juga disebut dengan “Coral Triangle.”
Berdasarkan data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Raja Ampat tahun 2024, pendapatan dan tarif jasa lingkungan wisatawan internasional (31.687) terhitung mencapai 22,18 miliar. Sedangkan wisatawan domestik (819) berkontribusi sebesar 348 juta.
Dengan kata lain, tambang bukanlah satu-satunya jalan ekonomi bagi Raja Ampat. Pariwisata berkelanjutan bisa menjadi alternatif yang bagus untuk ekonomi lokal di Raja Ampat. Tidak hanya bagus untuk lingkungan dan ekologis, tetapi pariwisata di Raja Ampat juga bisa berpengaruh lebih kepada ekonomi dan devisa negara jika dirawat dan dijaga.
Pertambangan tidak hanya merusak pariwisata pulau Raja Ampat tetapi juga perekonomian lokal yang didominasi oleh nelayan, penyedia transportasi Laut, dengan banyaknya warga lokal di pulau Raja Ampat yang mencari nafkah dengan mengandalkan ekosistem laut.
Dengan dibukanya tambang baru di Raja ampat, apakah pertambangan justru hanya akan menghancurkan ekonomi lokal?
Dikutip dari Publish What You Pay (PWYP Indonesia) Jumlah IUP sekitar 750 izin di tahun 2001 kemudian melonjak menjadi 8000 izin di tahun 2008, dan terus meningkat menjadi lebih dari 10.900 izin antar 2010-2014, berdasarkan kutipan terdapat 35% IUP yang di dapat merupakan Bodong (Palsu).
Respon Publik Terhadap Kebijakan Tambang
Aktivitas pertambangan di Raja Ampat ini kembali mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang tentunya dapat dengan mudah diprediksi. Mengingat beberapa kejadian yang telah berlalu seperti Kasus PT Freeport.
Dimana adanya sebuah janji manis yang diucapkan, bahwa pembukaan Freeport di Papua akan membuat Pulau Papua menjadi kaya, membuat ekonomi lokal di Papua meningkat, dan membuat rakyat sejahtera.
Namun janji manis tetaplah janji manis. Limbah tailing yang dihasilkan oleh PT Freeport menyebar luas dan mengendap di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Akibatnya masyarakat setempat dilanda krisis air bersih. Tidak hanya itu, konflik bahkan telah terjadi dengan rakyat setempat, seperti konflik dengan rakyat adat Amungme dan Kamoro.
Masyarakat setempat sering merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Adanya laporan menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak hanya kehilangan akses tanah mereka sendiri, tetapi juga kehilangan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang tentunya mempengaruhi kehidupan mereka.
Respon penolakan yang keras juga berasal dari masyarakat pulau Raja Ampat terutama masyarakat adat seperti Suku Kawe, Suku Betew, dan Suku Maya. Mereka menolak rencana eksplorasi dan operasional tambang nikel di Pulau Batang Pele dan Manyaifun.
Kegiatan pertambangan ini dianggap sebagai ancaman terhadap ekosistem di Raja Ampat. Pulau-pulau kecil seperti Manyaifun dan Batang Pele di sekitar Raja Ampat mulai dibebani izin pertambangan.
Ada pula respon penolakan yang berasal dari luar pulau Raja Ampat yang memberikan penolakan pada pembukaan tambang di pulau, tidak hanya masyarakat satu provinsi tetapi penolakan pembukaan tambang di Raja Ampat juga sudah menuai penolakan dan kritik yang berasa dari luar dengan menggunakan media sosial mereka menggunakan #SaveRajaAmpat yang bertebaran di media sosial untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap pembukaan tambang di Raja Ampat.
Pada akhirnya pemerintah dengan tekanan publik dan penolakan yang berlanjut memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambang (IUP) pada 10 Juni 2025, pemerintah mencabut Izin Pertambangan dari 4 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat.
Keempat perusahan tersebut adalah: PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Alasan pencabutan menyangkut permasalahan lingkungan dan masukan dari masyarakat serta pemerintah daerah. Sebagian daerah IUP juga termasuk dalam kawasan Geopark Raja Ampat yang memiliki nilai Konservasi tinggi.
Namun baru beberapa hari kegiatan pertambangan di pulau Raja Ampat dihentikan dan para masyarakat berbahagia akhirnya suara mereka didengar rupanya di tengah demo masyarakat tentang tunjangan DPR pemerintah memberi izin kembali untuk melanjutan kegiatan pertambangan kepada PT Gag Nikel.
Pemerintah beralasan izin untuk melanjutkan pertambangan kepada perusahaan ini dikarenakan PT Gag Nikel sudah memiliki izin usaha produksi dan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025.
Beberapa pernyataan lainya adalah, lokasi tambang yang relatif terpisah dari kawasan Geopark Raja Ampat, kontrak lama yang masih berlaku atau dinamakan Kontrak Karya dari tahun 1998 yang dinilai sudah melalui tahapan seperti eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan, hingga operasi produksi sejak 2017, izin produksi berlaku sampai tahun 2047.
Dengan terus berlanjutnya kegiatan pertambangan di Raja Ampat konsekuensi terhadap Lingkungan seperti limbah yang tambah yang bisa merusak ekosistem pulau Raja Ampat yang terjaga, dengan rusaknya ekosistem dan lingkungan tentunya pariwisata pulau Raja Ampat akan sangat terdampak.
Dari rusaknya keindahan, flora dan fauna pulau sampai dengan polusi udara, bahkan ekonomi lokal juga akan terdampak, dengan rusaknya ekosistem para nelayan yang notabene nya adalah pekerjaan utama para rakyat Raja Ampat akan terganggu bahkan ekonomi lokal bisa lumpuh.
Dari konsekuensi yang bisa ditimbulkan akibat pertambangan di pulau Raja Ampat, sebaiknya pemerintah meninjau kembali kebijakan untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat.
Jika pemerintah memang mempedulikan masyarakat lokal yang kehidupan sehari-harinya bergatung pada kekayaan alam Raja Ampat, dan jika kekayaan ini dirampas hanya untuk membuka pertambangan tanpa mempedulikan lingkungan dan perekonomian masyarakat lokal tentu kebijakan ini akan sangat merugikan rakyat lokal.
Pembukaan tambang juga belum tentu bisa membantu perekonomian rakyat lokal, tetapi kebijakan tersebut bisa melumpuhkan ekonomi lokal, pemerintah bisa memulai dengan penarikan izin usaha pertambangan dan revitalisasi ekosistem yang mungkin tanpa pemerintah ketahui akan jauh membantu masyarakat lokal daripada pembukaan tambang. (*)
Penulis: Muhammad Ghazanfar, Mahasiswa Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas.


